Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Menebak Landasan Hukum Polisi Sadap Grup WA Masyarakat

Minggu, 16 Juni 2019 – 09:30 WIB

Ilustrasi whatsapp grup (Foto: istimewa)

Ilustrasi whatsapp grup (Foto: istimewa)

JAKARTA, REQnews - Baru-baru ini kepolisian menyatakan mulai melakukan patroli siber di grup WA. Patroli tersebut dilakukan untuk mendeteksi grup WA yang terindikasi menyebarkan hoaks.

Polri beralasan, penyebaran hoaks yang sebelumnya dari media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram, kini beralih ke grup WA. “Itu merupakan bagian dari teknik penyelidikan dan penyidikan kami,” kata Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Besar Rickynaldo Chairul di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2019.

Lalu apa kata masyarakat? Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju mengaku tak setuju dengan patroli kepolisian di aplikasi WhatsApp "Enggak boleh dilakukan, karena objeknya jadi semua orang. Dampaknya, patroli tersebut dapat menjurus pada pengawasan masal yang dikhawatirkan dapat menerobos ruang privat," kata Anggara di Jakarta, Minggu 16 Juni 2019.

Menurut dia, seharusnya pemeriksaan grup WhatsApp baru bisa dilakukan jika ditemukan adanya kejahatan atau pelanggaran hukum terlebih dahulu. Jika berkaitan dengan penegakan hukum, Anggara menuturkan kepolisian memang memiliki kewenangan itu.

Bahkan, lanjut dia, dalam konteks penegakan hukum saja, langkah ini merupakan cara terakhir. Yakni jika berbagai metode untuk mengejar tersangka jika tidak berhasil.

Ia pun menegaskan bahwa penyebaran konten hoaks tidak semata-mata bisa selesai dengan memantau grup WhatsApp. "Sebaiknya literasi ditingkatkan. Data PISA (Programme for International Student Assessment) menunjukkan ada persoalan dengan sistem pengajaran kita," ujar dia.

Senada juga disampaikan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet). Kata mereka, penyebaran hoaks tidak akan selesai hanya dengan menangkapi penyebarnya.

Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital masyarakat supaya mereka tahu bagaiamana cara mengakses, mengelola dan mengevaluasi informasi yang didapatkan dari media sosial, agar tidak menjadi korban atau pelaku penyebar hoaks. SAFENet juga mempertanyakan dasar hukum yang dipakai kepolisian untuk memantau grup WhatsApp yang terindikasi menyebarkan hoaks.

Menurut Kepala Divisi Online Safety SAFENet Boaz Simanjuntak, sulit menentukan benar tidaknya tindakan polisi tersebut selama Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum disahkan oleh DPR. “Apakah polisi punya hak untuk melakukan itu, kita harus hati-hati, karena UU Perlindungan Data Pribadi belum selesai,” kata dia.

Selama RUU PDP belum disahkan, kata dia, batasan hak kepolisian dalam melakukan pemantauan hingga penyadapan elektronik bakal sulit ditentukan. Meski penegak hukum punya diskresi untuk melakukan pemantauan berdasarkan UU Keamanan Nasional, namun hal tersebut akan selalu berbenturan dengan isu hak privasi.

Diketahui, langkah Polri untuk melaksanakan patroli siber dicetuskan usai menangkap tersangka penyebaran hoaks yang disebarkan melalui grup WhatsApp yakni YM, 32 tahun, warga Depok. Polisi menyangka YM menyebar hoaks mengenai percakapan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Hoaks tersebut membuat seolah-olah keduanya telah merekayasa kasus dugaan rencana pembunuhan oleh Kivlan Zen. (KIY)