JAKARTA, REQnews - Seorang polisi bernama Brigadir Agusmin Inda (32) akan menjalani hukuman dengan penempatan khusus selama 21 hari dan penundaan pendidikan sebagai anggota Polri selama satu tahun. Itu terjadi setelah dirinya dinilai melakukan pelanggaran disiplin melawan pimpinan karena menolak divaksinasi.
Hukuman tersebut diambil dalam Sidang Pelanggaran Disiplin Anggota Polri pada 19 Juli 2021 lalu di Polres Bombana, Sulawesi Tenggara. Namun, putusan sidang disiplin tersebut diduga bertolak belakang dengan UU Kesehatan.
Agusmin mengatakan bahwa ia masih belum mengerti dengan putusan sidang disiplin tersebut. Menurutnya, mengikuti atau menolak vaksin adalah hak asasi. Hal itu ia sampaikan dalam Kanal Podcast Orang Terpinggirkan (Knalpot) Edisi 27, &lsquo;Tolak Vaksin, Polisi Bombana Dihukum pada 4 Agustus 2021.
&ldquo;Saya juga bingung kan di satu sisi kita punya hak asasi atas tubuh kita. Artinya kita punya hak untuk mengizinkan apa yang harus (dilakukan), dan tahu yang terbaik buat tubuh kita,&rdquo; kata Agusmin yang dikutip pada Rabu 11 Agustus 2021.
Alasan Agusmin menolak divaksin karena ia meragukan keamanannya. "Saya meragukan keamanannya dari vaksin tersebut, apapun jenis vaksinnya. Karena menurutnya vaksin tersebut d dapat membahayakan tubuh saya," kata dia.&nbsp;
Menurutnya, sudah banyak kasus orang setelah divaksin ada yang meninggal. "Kemudian setelah divaksin itu ada yang mengalami pembekuan darah, dan ada yang sakit, yang kejang-kejang," katanya.&nbsp;
Namun sebelum dilakukan sidang disiplin, pihak Polres Bombana telah memanggil Agusmin untuk berdialog. Ia pun dijelaskan mengapa anggota Polri harus divaksin serta manfaatnya bagi tubuh ditengah pandemi Covid-19 seperti ini.
Direktur Lokataru Foundation, Haris Azhar menyebut bahwa putusan dalam sidang disiplin untuk Agusmin tak tepat. Karena dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatakan bahwa setiap warga negara berhak hak untuk menentukan layanan kesehatan dirinya.
"Vaksin menambah kesehatan, buat saya meyakini itu. Tapi kalaupun tidak mau divaksin kan perlu ditanya, selain argumentasinya menolak itu boleh, tapi argumentasinya menambah kesehatan kan seperti apa gitu," kata Haris.
Ia juga mengatakan seseorang memiliki hak untuk menolak atau mendapatkan vaksin, karena itu merupakan keyakinan individu yang tak bisa disentuh oleh siapapun. &ldquo;Freedom of conscience, kebebasan berkeyakinan adalah sesuatu yang alamiah. Negara, hukum itu enggak bisa masuk ke sanubari dia,&rdquo; katanya.&nbsp;
Haris pun mendukung kebebasan berkeyakinan yang diambil oleh Agusmin. Sehingga ia menyarankan agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan titik temunya, agar tidak masuk dalam ranah hukum. "Saya pikir dialog, pengecualian-pengecualian dengan ukuran yang masuk akal itu bisa dilakukan,&rdquo; ujarnya.

Tolak Vaksin Covid, Brigadir Agusmin Curhat Dapat Hukuman Penjara ke Haris Azhar

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi