JAKARTA, REQnews - Mengibarkan bendera merah putih menjelang memperingati HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus, baik di rumah maupun ditempat lainnya, sudah menjadi hal yang rutin dilakukan.
Mengibarkan bendera juga menjadi salah satu sarana pemersatu bangsa, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan masyarakat terhadap negara.
Selain mengibarkan bendera, terdapat berbagai macam kebiasaan lain yang dilakukan masyarakat di berbagai daerah untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI. Namun, ada baiknya sebelum mengibarkan bendera merah putih memahami terlebih dahulu aturannya.
Ternyata, memasang bendera merah putih sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
Telah ada pengaturan mengenai ketentuan ukuran bendera, penggunaan, penempatan, hingga aturan pidana terhadap pihak yang menghina Bendera Negara.
Berikut ini ada beberapa aturan yang harus diperhatikan masyarakat Indonesia dalam pemasangan bendera Merah Putih.
Bendera Merah Putih berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama serta dibuat dari kain yang tidak luntur.
Selain itu, ketentuan ukuran bendera untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan sebesar 200 cm x 300 cm, di lapangan umum sebesar 120 cm x 180 cm, di ruangan sebesar 100 cm x 150 cm.
Bendera Negara juga wajib dipasang di kereta api yang digunakan Presiden atau WakilPresiden; kapal milik Pemerintah atau kapal yang terdaftar di Indonesia pada waktu berlabuh dan berlayar; atau pesawat terbang milik Pemerintah atau pesawat terbang yang terdaftar di Indonesia.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 juga memuat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, diantaranya:
1. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
2. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
3. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
4. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
5. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.
Dalam Pasal 66 memuat bahwa setiap orang yang melanggar poin 1 di atas, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Sedangkan dalam Pasal 67 memuat bahwa setiap orang yang melanggar poin 2 sampai 5 di atas, dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta.
Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada 9 Juli 2009.

Jangan Sembarangan Kibarkan Bendera Merah Putih Atau Kena Denda, Ini Aturannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi