Candu Konten Porno? Hati-Hati, Pemerintah dapat Lakukan Hal Ini

Jumat, 20 Agustus 2021 – 13:01 WIB

Konten pornografi dapat berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya (Foto: Istimewa)

Konten pornografi dapat berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Konten pornografi dapat berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi maupun pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 

 

Dalam menyikapi konten pornografi yang semakin mudah diperoleh karena perkembangan zaman yang memudahkan setiap individu memperoleh informasi atau konten apa saja dengan mudah, Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah seperti Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah lainnya, dengan tegas melaksanakan kegiatan pencegahan pornografi.

 

Ternyata Pemerintah Pusat tidak tinggal diam dan berhak untuk melakukan tindakan ini guna mencegah pornografi:

1.      Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet.

2.      Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

3.      Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

 

Karena pornografi semakin menyebar luas dan tidak hanya terbatas pada lingkungan atau wilayah pemerintahan pusat atau kota besar, namun sudah mencapai daerah, maka Pemerintah Daerah juga berhak untuk melakukan tindakan yang serupa dengan Pemerintah Pusat, yaitu:

1.      Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.

2.      Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.

3.      Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.

4.      Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

 

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson