JAKARTA, REQnews - Bertepatan dengan Hari Pendidikan Aceh ke-61, istri dan pendukung Saiful Mahdi, mengantarkan Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh itu ke Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk dieksekusi.
"Hari ini ironis sekali. Di Hari Pendidikan Aceh 2 September ini, seorang dosen yang juga pejuang antikorupsi dan kebebasan akademik malah dipenjara. Kita datang ke kejaksaan hari ini bukan berarti ditundukkan, tetapi sebagai bentuk kepatuhan sebagai warga negara, namun di sisi lain kita akan berupaya untuk mencari jalan, melakukan perlawanan dan membuktikan ke publik bahwa kritik itu bukan hal yang haram, mudah dipidana meski lagi-lagi sistem kita sedang tidak sehat," kata Syahrul Putra Mutia, Direktur LBH Banda Aceh, dikutip dari keterangan pers tertulis, Jumat, 3 September 2021.
Syahrul, yang mendampingi Saiful Mahdi dalam proses eksekusi menerangkan bahwa meskipun Saiful Mahdi menjadi korban ketidakadilan hukum, namun ia tetap taat hukum dan menghadiri panggilan Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk eksekusi.
Melalui konferensi pers daring, keluarga dan para pendukung Saiful Mahdi yang terdiri dari akademisi, aktivis pro demokrasi, dan masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Saiful Mahdi.
Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.
Konferensi pers daring di Youtube Change.org Indonesia tersebut dihadiri oleh Dian Rubianty, Istri Dosen Saiful Mahdi; Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi YLBHI; Syahrul Putra Mutia, Direktur LBH Banda Aceh; Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet; dan Herlambang Wiratraman, Dewan Pengarah KIKA, bertepatan dengan hari eksekusi Saiful Mahdi pada 2 September 2021.
Mengenai mekanisme pengajuan amnesti, Muhammad Isnur mengatakan bahwa belum ada prosedur lengkap mengenai tata cara dan lama proses pengajuan. Ia menerangkan bahwa hingga saat ini, untuk mengajukan amnesti harus melalui lobi-lobi kepada Kemensesneg, Kemenkumham, DPR dan tekanan publik.
"Maka sangat dibutuhkan dukungan masyarakat agar mendorong presiden, salah satunya lewat petisi yang bisa diakses di www.change.org/AmnestiUntukSaifulMahdi, karena memang belum ada aturan waktu dan berapa lama pengajuan amnesti bisa diproses," jelas Isnur.
Permohonan untuk membebaskan Saiful Mahdi telah bergulir sejak ia ditetapkan menjadi tersangka pada tahun 2019. Dukungan publik untuk membebaskan Saiful Mahdi juga tergambar dari 72 ribu tanda tangan petisi di platform Change.org. Petisinya bisa diakses di www.change.org/AmnestiUntukSaifulMahdi
Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Widya Adiwena menyayangkan vonis bersalah Saiful Mahdi atas pelanggaran UU ITE. Menurutnya vonis ini menunjukkan bagaimana UU ITE dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik atau perbedaan pendapat sekecil apa pun.
Damar Juniarto, Direktur Eksekutif SAFEnet yang turut hadir menceritakan pengalamannya saat dulu membawa Baiq Nuril menjadi penerima amnesti pertama oleh Presiden Joko Widodo.
"Pengalaman membawa Bu Baiq Nuril ke istana untuk meminta amnesti, harusnya berlaku untuk Pak Saiful Mahdi, karena dasar dari pemberian amnesti adalah perjuangan kemanusaiaan dan Pak Saiful sangat layak menerima amnesti sebagai akademisi dan sebagai orang yang memperjuangkan kejujuran," tegas Damar.
Sebelum memutuskan mengajukan amnesti, Koalisi Advokasi Saiful Mahdi sudah melakukan serangkaian upaya hukum, hingga ke tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA). Tetapi kasasi ditolak oleh MA, dan Saiful Mahdi tetap diputus bersalah dengan vonis 3 bulan penjara karena mengkritik proses rekrutmen CPNS lewat sebuah grup WhatsApp tertutup yang ditulis pada Maret 2019.
Menurut Herlambang Wiratraman, putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Saiful merupakan kemunduran bagi iklim kebebasan akademik dan otonomi kampus. Sehari sebelum penangkapan KIKA juga sempat melakukan eksaminasi putusan putusan para ahli hukum dan akademisi.
"Dari eksaminasi putusan menunjukkan jauh dari standar hukum HAM bahkan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik, terutama Prinsip ke-4: Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan. Keliru besar memenjarakan kritik, terlebih akal sehat justru akan merobohkan tembok tirani," kata Herlambang.
Istri Saiful Mahdi, Dian Rubianty berharap agar negara hadir sehingga apa yang menimpa keluarganya tidak lagi terulang. Menurutnya, kebebasan berpendapat harus diperjuangkan dalam rezim manapun.
"Saya ingin sekali negara betul-betul hadir, sehingga cukup keluarga kami yang merasakan jadi korban UU ITE, semoga setelah ini tidak ada lagi keluarga yang merasakan keluarga nya masuk jeruji besi, hari ini saya tagih janji Pak Mahfud untuk SKB," tegas Dian sambil menghantarkan Saiful Mahdi ke gedung Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Di penutup konferensi pers, Saiful Mahdi menyempatkan diri memberikan pernyataan dan pesan.
"Kami, saya dan keluarga menerima ini dengan ikhlas tetapi perjuangan untuk memperoleh kebenaran dan keadilan harus tetap dilanjutkan, kita patuh hukum tetapi tidak tunduk pada kezaliman," tutup Saiful Mahdi.

Dosen Korban UU ITE Dipenjara, Ribuan Orang Desak Presiden Jokowi Beri Amnesti untuk Saiful Mahdi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi