JAKARTA, REQnews - Kini, Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus 2021.
"PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 huruf (e) PP 94/2021, dikutip pada Kamis 16 September 2021.
Ketentuan tersebut berlaku bagi PNS yang duduk di posisi pejabat administrator, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi. Sehingga, tidak semua PNS diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya.
Namun, jika PNS yang memiliki kewajiban tidak melaporkan&nbsp;harta kekayaannya, maka harus siap mendapat hukuman disiplin sedang hingga berat. Yaitu,&nbsp;berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin), kemudian hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan, pembebasan jabatan, hingga pemberhentian alias dipecat.
Tetapi, ada sejumlah&nbsp;ketentuan lain yang bisa menyebabkan PNS dipecat, seperti:
Mengikuti Program&nbsp;Kartu Prakerja
PNS yang memalsukan data untuk mendaftar Kartu Prakerja dapat melanggar aturan kode etik PNS. Mereka yang melanggar bida dikenakan pemecatan sebagai PNS.
"Kalau konteksnya secara itu jelas pidana administratif dan melanggar kode etik PNS. Mereka kan ada kewajiban membawa wibawa negara. Jika tidak menjaga perlakuannya akan dikenakan hukuman kode etik," ujar Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Sunandar Pramono.
Kemudian, jika PNS tersebut sudah terlanjur mendapatkan intensif Kartu Prakerja, maka uang tersebut akan diminta untuk dikembalikan.
Memiliki Kinerja yang Buruk
Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 juga mengatur mengenai kerja keseharian PNS, jika PNS tersebut tidak berkinerja baik maka akan langsung dipecat.
Namun, sebelumnya PNS tersebut akan mendapatkan peringatan pertama apabila dalam waktu tiga tahun tidak menunjukkan performa yang meningkat. Penilaian akan didasarkan pada Satuan Kinerja Pegawai di tiap instansi.
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019, memungkinkan bawahan untuk dapat menilai atasannya. Untuk itu, penilaian PNS akan lebih objektif karena berasal dari seluruh sisi, mulai dari rekan kerja setara, pimpinan hingga bawahannya.
Negara dalam Kondisi Krisis
Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memecat PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) jika negara mengalami krisis.
Namun yang pertama di pecat adalah pegawai pemerintah dengan sistem kontrak atau P3K, karena posisinya hanya di jabatan fungsional saja dan sistemnya kontrak, dengan minimal satu tahun dan maksimal 30 tahun.
Terlibat Tindak Kriminal Hingga Langgar Norma Agama
Seorang PNS haram hukumnya melakukan tindakan kriminal seperti memakai narkoba, menjadi calo PNS, hingga korupsi. Untuk itu jika terbukti melakukan pelanggaran maka pemerintah tak akan segan untuk langsung memecatnya.
Pemecatan PNS tidak hanya dilakukan karena berkinerja buruk, namun kebanyakan PNS dipecat karena kasus yang dialami, misalnya nikah siri. Pemerintah mengancam pemberian hukuman pemecatan pada oknum PNS yang melanggar norma agama seperti melakukan perselingkuhan atau nikah siri.

Kabar Duka untuk PNS, Kalian Bakal Dipecat Jika Lakukan Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi