Buntut Kasus Aini, Muncul Petisi Desak MK Batalkan UU Minerba

Jumat, 17 September 2021 – 15:31 WIB

MK didesak batalkan UU Minerba. (Foto: Ilustrasi)

MK didesak batalkan UU Minerba. (Foto: Ilustrasi)

JAKARTA, REQnews - Lewat sebuah petisi di laman Change.org, ratusan orang mendesak agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Minerba untuk melindungi hak warga memperoleh lingkungan yang sehat.

Kemunculan petisi ini dipicu oleh kasus yang dialami Aini (46 tahun). Aini adalah seorang petani di Desa Sumberagung, Banyuwangi, Jawa Timur. Sejak dulu ia hidup nyaman dan sejahtera dengan bertani padi, jagung, buah naga, dan sebagainya. Air sumur pun deras mengalir sepanjang tahun.

Tapi semuanya berubah saat perusahaan tambang datang dan membongkar Gunung Tumpang Pitu di sebelah rumah Aini. Lahan pertanian rusak, gagal panen, air bersih tidak lagi mengalir seperti dulu. Bahkan sampai banjir lumpur.

Saat itu perusahaan tambang mengimingi warga desa dengan janji manis kesejahteraan, tapi mayoritas warga menolak. Hingga lah pada titik dimana warga diintimidasi, diancam dan dikriminalisasi karena menolak tambang.

Diancam perusahaan tambang, diintimidasi oknum polisi, dan rumahnya dibakar. Inilah yang dialami Aini saat mempertahankan tanahnya dari perusahaan tambang.

"Ini semua terjadi karena izin tambang dimudahkan dalam UU Minerba No. 3 Tahun 2020. Dalam pasal 162 UU tersebut, pebisnis tambang berhak memidana warga yang protes perusahaan tambang," demikian tertulis dalam petisi tersebut, dikutip Jumat, 17 September 2021.

Karena itulah, Aini dan seorang nelayan dari Bangka Belitung bersama WALHI Nasional dan JATAM Kalimantan Timur meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan Judicial Review (JR) UU Minerba pada 21 Juni 2021 lalu.

Saat ini proses pengujian sudah pada sidang kedua yakni perbaikan permohonan. Dan ini berarti masa kritis apakah pengajuan JR ini diproses lebih lanjut atau malah akan dihentikan. Semuanya akan diputuskan oleh para hakim.

Petisi pun dibuat untuk mendesak agar Hakim MK segera mengabulkan Judicial Review dan membatalkan UU Minerba No. 3 Tahun 2020.

"Aini dan nelayan Bangka Belitung hanyalah contoh warga yang kena dampak buruk dari UU Minerba. Kalau kita biarkan UU ini terus dipakai, gak kebayang berapa banyak orang yang akan kehilangan rumah, ladang dan dipidana hanya karena protes pada perusahaan tambang yang merusak tanah mereka," tulis petisi yang digagas Ahmad Ashov dari Gerakan #BersihkanIndonesia itu.