JAKARTA, REQnews - Dalam&nbsp;situs Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masyarakat paling banyak mempertanyakan terkait dengan&nbsp;Komponen Cadangan (Komcad). Pertanyaan dalam situs Kemenhan tersebut yaitu terkait ancaman pidana bagi masyarakat yang tidak memenuhi panggilan menjadi Komcad.
"Setiap anggota masyarakat yang tidak memenuhi panggilan untuk menjadi Komponen Cadangan terancam hukuman pidana, yang tentunya menyalahi prinsip conscientious objection (hak untuk menolak atas dasar keyakinannya) dalam Norma HAM Internasional, Jelaskan!" bunyi pertanyaan&nbsp;dalam FAQ situs Kemhan, dikutip pada Jumat 8 Oktober 2021.
Pihak Kemenhan pun&nbsp;menjawab dengan menjelaskan norma HAM internasional yang menjunjung tinggi HAM. Kemhan menegaskan program Komcad bersifat sukarela tanpa paksaan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN).
"Norma HAM Internasional sangat menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, dalam UU PSDN penerimaan Komponen Cadangan dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada paksaan, dalam pembentukan Komponen Cadangan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan HAM," bunyi penjelasan Kemhan.
Kementerian itu pun mengatakan bahwa&nbsp;program yang dijalani anggota Komcad tersebut setelah melewati tahapan seleksi. Kemudian, hak-hak dan kewajiban anggota Komcad pun sudah diatur dalam UU PSDN.
"Setelah melalui proses seleksi, calon Komponen Cadangan menjalani latihan dasar militer selama 3 bulan dan setelah ditetapkan menjadi anggota Komponen Cadangan akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai anggota Komponen Cadangan," lanjutnya.
"Hak-hak dan kewajiban sebagai anggota Komponen Cadangan telah diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU Nomor 23 Tahun 2019. Kewajiban melaksanakan mobilisasi tidak melanggar HAM, karena melaksanakan kewajiban telah diatur dalam Undang-undang," tulis Kemenhan.
Berikut ini kewajiban dan hak anggota Komcad sesuai pasal 41 dan 42 UU PSDN:
Pasal 41 Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a wajib: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang; f. mengikuti pelatihan penyegaran; dan g. memenuhi panggilan Mobilisasi.
Pasal 42 (1) Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berhak atas: a. uang saku selama menjalani pelatihan; b. tunjangan operasi pada saat Mobilisasi; c. rawatan kesehatan; d. pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan e. penghargaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian tunjangan operasi pada saat Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Presiden.
&nbsp;

Masyarakat Pertanyakan Jika Tolak Panggilan Jadi Komcad, Ini Penjelasan Kemenhan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi