JAKARTA, REQnews &ndash; Data pribadi ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Setiap warga negara yang sudah dewasa atau berumur 17 tahun, dapat membuat kartu tanda penduduk, yang didalamnya terdapat data pribadi. Dalam memperoleh data pribadi penduduk, kementerian, lembaga dan badan hukum Indonesia harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri terkait, gubernur, maupun bupati atau wali kota, sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan ketentuan:
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada menteri terkait, gubernur, atau bupati/wali kota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian persetujuan.
3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pemberian data pribadi penduduk dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan Menteri terkait, gubernur, atau bupati/wali kota.
Dalam hal data pribadi telah diperoleh, maka perolehan data pribadi tersebut hanya dapat digunakan sesuai keperluan sebagaimana tertuang dalam persetujuan.
Dengan adanya perlindungan tersebut, maka&nbsp; kementerian, lembaga dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang untuk menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya.
Tindakan lain yang dilarang ialah menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari menteri bersangkutan terlebih dahulu.
Apabila diketahui terdapat pelanggaran yang dilaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
&nbsp;
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson

Ternyata Begini Caranya Pemerintah Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi