Selain Mahasiswa, Pengusaha Juga Wajib Tahu Jenis Golongan Lintas Penyeberangan

Minggu, 17 Oktober 2021 – 20:36 WIB

Ilustrasi lintas penyeberangan (Foto: Istimewa)

Ilustrasi lintas penyeberangan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Dalam penetapan lintas penyeberangan, dilaksanakan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang telah ada, maupun yang direncanakan dan tersusun dalam kesatuan tatanan transportasi nasional, yang berfungsi untuk menghubungkan simpul pada jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api.

Bagi pengusaha yang akan melaksanakan pengiriman produk maupun jasanya, wajib untuk mengetahui golongan lintas penyeberangan, khususnya untuk memprediksi jangka waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Berikut adalah golongan lintas penyeberangan yaitu:

1.      Lintas penyeberangan antarnegara, merupakan lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api antarnegara.

2.      Lintas penyeberangan antar provinsi, ialah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api antar provinsi.

3.      Lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi, adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

4.      Lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota, adalah lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten /kota.

 

Lintas penyeberangan antar negara dan lintas penyeberangan antar provinsi dilaksanakan untuk menyatukan ruang kegiatan dan simpul-simpul transportasi di wilayah Indonesia. Berbagai lintas tersebut, dilaksanakan dalam kegiatan inventarisasi lintas, pembuatan peta lintas dan pengesahan peta lintas.

Namun lintas penyeberangan dalam pelaksanaannya tidak semudah dan sesederhana kedengarannya, lintas penyeberangan perlu terlebih dahulu disusun rencana penetapan lintas penyeberangan dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi secara nasional. Unsur-unsur perencanaan lintas penyeberangan mencakup rencana penetapan lintas penyeberangan antarnegara, provinsi, kabupaten/kota dalam daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pihak pemerintah secara mandiri melaksanakan dan mewujudkan perencanaan tersebut, berupa menteri, yang memiliki tugas untuk rencana penetapan lintas penyeberangan antarnegara maupun antar provinsi, gubernur untuk rencana penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi, serta bupati/walikota, untuk rencana penetapan lintas penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota.

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson