Bukan Hanya Pengusaha, Konsumen dari Perdagangan Sistem Elektronik Juga Wajib Tahu Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 – 14:31 WIB

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan perdagangan ekonomi melalui sistem elektronik terbesar di dunia (Foto: Istimewa)

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan perdagangan ekonomi melalui sistem elektronik terbesar di dunia (Foto: Istimewa)

JAKARTAJAKARTA, REQnews – Indonesia merupakan negara dengan perkembangan perdagangan ekonomi melalui sistem elektronik terbesar di dunia, dengan berkembangnya perekonomian tersebut, maka perlu adanya batasan dan larangan yang wajib dilakukan oleh pengusaha. 

Perdagangan melalui sistem elektronik merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Sistem elektronik sebagaimana dimaksud ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, maupun menyebarkan informasi elektronik.

Apabila kalian sudah pernah melaksanakan transaksi melalui sistem elektronik yang terdapat di Indonesia, maka pasti adanya pemberian data pribadi yang akan kalian serahkan kepada pedagang.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mengatur 2 macam jangka waktu minimal penyimpanan data dan informasi perdagangan melalui sistem elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:

·       Segala data dan informasi perdagangan sistem elektronik yang terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.

·       Semua data dan informasi perdagangan sistem elektronik yang tidak terkait dengan transaksi keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak data dan informasi diperoleh.

 

Terhadap data dan informasi perdagangan sistem elektronik yang terkait dengan transaksi keuangan, dapat dikategorikan  sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Data dan informasi tersebut, sekurang-kurangnya memuat data pelanggan, penawaran dan penerimaan secara elektronik, konfirmasi elektronik, konfirmasi pembayaran, status pengiriman barang, pengaduan dan sengketa perdagangan, kontrak elektronik dan jenis barang maupun jasa yang diperdagangkan.

Apabila ternyata ditemukannya pelanggaran yang dilakukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif kepada pedagang tersebut berupa peringatan tertulis, dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan pedagang sistem elektronik dalam negeri maupun luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang, sampai dengan pencabutan izin usaha.

 

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson