Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Khawatir Ada Pemberontakan, Belanda Terbitkan Aturan Denda Ibadah Haji

Sabtu, 06 Juli 2019 – 10:00 WIB

Ilustrasi haji zaman kemerdekaan (Foto: Istimewa)

Ilustrasi haji zaman kemerdekaan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sekarang proses keberangkatan haji di Indonesia terbilang mudah karena peran serta pemerintah.  Tapi, pernahkan terpikirkan pelaksanaan haji pada masa penjajahan?

Pada masa itu, pelaksanaan keberangkatan haji masih ada campur tangan Belanda. Beragam aturan pun diterapkan pada para calon jemaah haji.

Aturan haji diperketat lantaran Belanda merasa khawatir, para haji menyadari bahwa semua orang memiliki hak yang sama, dan memicu pemberontakan. Apalagi di Mekkah, tidak ada aturan mengenai warna kulit, kasta, ataupun mengenai jabatan saat melaksanakan ibadah mulia tersebut.

Akhirnya pada tahun 1825 dikeluarkan peraturan tentang ibadah haji. Jemaah haji wajib membayar uang sebesar 110 gulden untuk izin berangkat haji dan harus berangkat dengan kapal Belanda. Bagi yang tidak memiliki izin dikenakan denda sebesar 1000 gulden.

Hal ini menjadi awal mula monopoli keberangkatan haji dan kepentingan ekonomi Belanda. Apalagi setelah mengetahui setiap tahunnya jumlah para calon jemaah haji semakin bertambah.

Peraturan ibadah haji kembali diubah para tahun 1831. Jemaah haji yang tidak membayar uang, akan dikenakan biaya dua kali lipat.

Kemudian pada tahun 1852, surat izin atau paspor haji masih diwajibkan akan tetapi digratiskan, dan tidak dikenakan denda pajak. Akan tetapi, Gubernur pemerintah Belanda menginstruksikan pengawasan yang lebih ketat kepada para haji.

Bahkan, Belanda khawatir dengan pemberontakan di India pada tahun 1857 yang bisa menyebar ke Hindia Belanda. Alhasil, pada tahun 1859 dibuat peraturan baru, paspor haji gratis tetapi calon haji harus membuktikan memiliki biaya pulang pergi dan biaya untuk keluarga yang ditinggalkan.

Uniknya, para jemaah haji yang pulang dari Mekkah akan diuji terlebih dahulu oleh bupati, kepala daerah, atau petugas sebelum bisa memakai gelar dan atribut haji. Hanya yang lulus ujian yang bisa dipanggil sebagai haji atau memakai pakaian haji.

Selanjutnya, di tahun 1889 Snouck Hurgronje datang ke Indonesia dan mengkritik kebijaksanaan haji. Kemudian Ia mengubah peraturan pada 1902, mengenai ketentuan tentang ujian dalam pemakaian gelar dan pakaian haji dihapuskan. Hanya saja pengawasan terhadap para haji lebih diperketat. (KIY)