JAKARTA, REQnews - Lebih dari 9 ribu orang telah ikut menandatangani petisi di laman Change.org yang digagas oleh Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa.
Petisi tersebut memuat surat terbuka yang ditujukan bagi Presiden Joko Widodo terkait persoalan peleburan lembaga riset dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
"Kami memberikan apresiasi upaya Bapak Presiden untuk memperbaiki Ekosistem Riset di Indonesia sebagai tindak lanjut dari UU Sisnas Iptek.
Sebagai tindak lanjut dari Perpres yang Bapak Presiden tanda tangani yaitu Perpres No.78 Tahun 2021 terbentuklah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang kemudian BRIN meleburkan beberapa lembaga.
Mulai dari Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), termasuk yang sedang hangat dibincangkan publik yaitu Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman," demikian tertulis dalam bagian awal surat terbuka tersebut, dikutip Kamis, 13 Januari 2022.
Namun nyatanya, peleburan lembaga-lembaga riset tersebut menimbulkan persoalan organisasi yang menghambat masa depan penelitian Indonesia. Urusan peleburan lembaga itu ternyata terbentur dengan aturan birokratisasi peneliti yang berujung pada tidak terekrutnya para peneliti terbaik di lembaga tersebut. Padahal mereka adalah peneliti teruji yang berpendidikan S3, S2 dan S1.
"Namun karena mereka bukan peneliti berstasus pegawai negeri sipil (PNS), melainkan pegawai/peneliti atas dasar kontrak jangka waktu tertentu, sebagaimana mereka yang selama ini mendukung Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Kapal Riset Baruna Jaya maka mereka diputuskan hubungan kerjanya. Diantara mereka bahkan ada yang telah mendapatkan penghargaan oleh negara," lanjut surat terbuka itu.
Lebih mengkhawatirkan lagi, peleburan lembaga seperti Eijkman tersebut bakal diikuti oleh 38 lembaga lainnya yang mengakibatkan hilangnya peneliti yang diprediksi sekitar 1500-1600 peneliti non PNS. Padahal mereka sedang diharapkan akan mendapatkan penghargaan riset dunia dari lembaga risetnya.
Hal ini lantas menuai keprihatinan dari Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa sehingga akhirnya menggagas petisi berisi desakan terhadap Presiden Jokowi agar mengembalikan lembaga yang dileburkan tersebut ke asal kelembagaannya dan menjadikan BRIN hanya sebagai koordinator riset di Indonesia.
"Kami sepakat dengan gagasan Bapak Presiden untuk membenahi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga penelitian kita demi mendukung pembangunan nasional untuk mencapai visi Indonesia Emas. Sekiranya Bapak Presiden berkenan, kami dengan senang hati menyampaikan pemikiran dan ide-ide kami mengenai berbagai permasalahan sangat mendasar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga riset kita dan memerlukan reformasi yang hanya bisa terlaksana bila didukung oleh kehendak politik (political will) Bapak Presiden," tulis Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa.
"Dengan berbagai pertimbangan segenap pihak yang berkompeten dan konsen (sebagaimana nama terlampir) kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengkoreksi Perpres No. 78 tahun 2021 dan membentuk sebuah tim independen yang fokus untuk memberi rekomendasi terbaik bagi Riset Indonesia," tutupnya.
Untuk ikut mendukung petisi tersebut, kamu bisa mengakses lewat tautan berikut:
.jpg&w=400&h=250&zc=1)
