Yuk Mengenal Indirect Evidence, Alat Bukti yang Dapat Membantu Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rabu, 26 Januari 2022 – 11:13 WIB

Pembuktian tidak langsung (indirect evidence)

Pembuktian tidak langsung (indirect evidence)

JAKARTA, REQnews – Indonesia telah diperlengkapi dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) yang secara umum mengatur mengenai 6 poin penting berupa perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penegakan hukum dan ketentuan lain-lain.

Dalam membuktikan terhadap indikasi terjadinya pelanggaran terhadap UU 5/1999, berbagai otoritas persaingan usaha di negara lain selain Indonesia, kerap menggunakan indirect evidence, pembuktian ini digunakan karena pada dasarnya sulit untuk memperoleh bukti-bukti direct evidence telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Maka bukti indirect evidence dapat berupa:

i. Bukti ekonomi: Upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan/pengaturan (harga, pasokan dan wilayah) yang bersifat independen. Bukti perilaku yang dipertimbangkan terdapatnya kenaikan harga yang bersamaan dan harga yang setara, diduga terdapat adanya pola penawaran tender, dan bukti struktural yaitu konsentrasi pasar produk homogen yang tinggi. Bukti ekonomi bertujuan sebagai upaya untuk mengesampingkan kemungkinan terjadinya perilaku penetapan harga yang bersifat independen.

 

ii. Bukti komunikasi: Yaitu tidak secara langsung menyatakan kesepakatan. Merupakan bukti bahwa peserta kartel bertemu atau berkomunikasi tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan isi atau materi komunikasi mereka. Bukti dapat berupa catatan percakapan telefon diantara para pihak yang dicurigai dari peserta kartel, ataupun catatan perjalanan mereka ke suatu tempat atau tujuan yang sama, sehingga bukti komunikasi tersebut merupakan indikasi adanya suatu komunikasi.

 

Lebih lanjut, dalam UU 5/1999 tidak dinyatakan secara eksplisit adanya indirect evidence, namun apabila menilik pada Pasal 42 huruf (d) UU No5/1999 yaitu mengakui alat bukti ‘petunjuk’, maka bisa menjadi kedudukan atau masuknya indirect evidence, dimana dilakukan pembuktian berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi yang dapat dikategorikan sebagai petunjuk, sehingga kedudukan indirect evidence tetap diakui dalam UU 5/1999.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson