JAKARTA, REQnews - Dalam sidang ke-6 judicial review UU Minerba yang digelar Rabu, 19 Januari 2022 lalu, para hakim Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan ahli dari pemohon yakni I Gusti Agung Made Wardana, Dosen Departemen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Anugerah Rizki Akbari, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Jakarta.

Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan dari kedua ahli ini. Yang pertama adalah keberadaan Pasal 162 UU Minerba yang berpotensi menjadi landasan hukum untuk mengkriminalisasi pembela HAM dan masyarakat terdampak pertambangan.

Meskipun pemerintah menyangkal dengan menyatakan bahwa Pasal 162 UU Minerba tidak serta-merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang, nyatanya, baru-baru ini protes damai warga telah menjadi target pengenaan pasal kriminalisasi ini. Bahkan kedua pemohon Judicial Review UU Minerba kali ini merupakan korban dari penggunaan pasal tersebut.

Anugerah Rizki Akbari, akademisi dari Sekolah Hukum Jentera Jakarta, mencontohkan kasus yang terjadi pada Yunus Toding Rante, warga Sangata, yang dihukum 3 bulan penjara. Hakim memvonis Yunus karena dianggap telah merintangi aktivitas tambang karena membentangkan tali rafia dengan patok kayu dan memberi tulisan 'Dilarang Merusak Jalan Masyarakat Pekebun' di jalur hauling PT Kaltim Prima Coal. Hal sama juga dialami oleh Achmad Busi'in, Sugiyanto, & Abdullah yang dihukum 3 bulan penjara karena menghadang dump truck perusahaan yang mereka anggap telah merusak jalan dan membahayakan warga sekitar.

"Hukuman pidana terhadap individu-individu yang berupaya menjaga wilayahnya itu adalah akibat dari luasnya tafsir atau terminologi 'merintangi' atau 'mengganggu' kegiatan usaha pertambangan yang dirumuskan dalam Pasal 162 UU Minerba," ujar Anugerah dalam sidang judicial review UU Minerba, dikutip dari siaran pers tertulis yang diterima reqnews.com, Rabu, 26 Januari 2022.

Selain bahaya kriminalisasi, I Gusti Agung Made Wardana dari Departemen Hukum Lingkungan FH UGM, mengatakan UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan negasi (pengingkaran) berlanjut negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Pasal-pasal di UU Minerba sangat kontradiktif dengan prinsip-prinsip perlindungan hak dasar warga negara dan aturan hukum Indonesia lainnya. Bahkan bertentangan dengan naskah akademik yang menjadi prasyarat pembentukan UU Minerba," kata I Gusti Agung atau biasa dipanggil Igam, dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dia menekankan bahwa jauh sebelum Resolusi 48/13 dalam UN Human Rights Council mencantumkan hak atas lingkungan hidup yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia, Indonesia justru telah mencantumkan aturan terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).

Ia mengutip Ben Boer, Profesor Hukum Lingkungan dari Sydney Law School, yang mengklaim bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Pasifik yang tegas mengartikulasikan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangannya.

Lebih lanjut, Igam menjelaskan bahwa hak atas lingkungan hidup mengandung 2 jenis hak: 1) substantif terkait substansi hak yang harus didapat, dan 2) prosedural, yang bersifat sebagai perangkat untuk menjamin penikmatan atas hak substantif.

"Pasal 28H mengakui aspek substantif dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pasal ini sekaligus tidak bisa dipisahkan dari Pasal 28F, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) yang memberi jaminan atas aspek prosedural dari hak atas lingkungan hidup," tekannya.

Igam menyoroti 3 hal kunci yang perlu dikritisi terkait implikasi UU Minerba, yakni resentralisasi bidang pertambangan, jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang, dan penggunaan pasal 162 sebagai instrumen intimidasi hukum terhadap masyarakat. Menurut dia, dalam konteks hukum lingkungan, keputusan yang berkaitan dengan lingkungan harus diambil seterbuka dan sedekat mungkin dengan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena dampak.

"Namun, realitanya UU Minerba telah mereduksi partisipasi masyarakat hingga titik terendah. Partisipasi hanya dimaknai sebatas keikutsertaan masyarakat bekerja pada perusahaan tambang, menjadi pengusaha atau distributor. Sementara, masyarakat yang menyuarakan kekhawatirannya atas dampak buruk dari pertambangan mineral dan batubara tidak dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat," tambahnya.

Igam lalu menjelaskan pentingnya penataan dan pemanfaatan ruang bagi keberlanjutan lingkungan. Sebab pertambangan bisa berdampak terhadap penurunan daya dukung dan daya tampung sebuah kawasan.

"Kawasan dengan daya dukung dan daya tampung yang berada dalam kategori kritis dapat meningkatkan kerentanan ekologi dan ancaman keselamatan manusia sehingga melalui tata ruang kawasan tersebut harus diubah peruntukannya menjadi kawasan rawan bencana. Artinya, perubahan pemanfaatan ruang merupakan sebuah keniscayaan apabila daya dukung dan daya tampung kawasan sudah tidak memadai lagi untuk dilakukan aktivitas penambangan," ujarnya.

Sementara itu, Lasma Natalia dari Tim Advokasi UU Minerba menegaskan bahwa ahli pemohon telah memaparkan dasar hukum secara gamblang bagaimana UU Minerba telah memposisikan rakyat sebagai korban bahkan jauh sebelum regulasi ini disahkan.

"Kami meminta masyarakat untuk terus memberikan dukungan dengan mengawal proses JR ini agar hukum di Indonesia memang dibuat untuk melindungi kepentingan rakyat bukan melayani oligarki dan segelintir elite," tutup Lasma.

Tidak hanya dari ahli, dukungan dari masyarakat untuk membatalkan UU Minerba ini juga masih terus bergulir lewat petisi daring yang bisa diakses di www.change.org/batalkanuuminerba. Hingga kini, tercatat sudah tiga ribu lebih menandatangani petisi tersebut. Petisi ini dimulai oleh #BersihkanIndonesia dan berangkat dari cerita Nurul Aini, seorang petani di Desa Sumberagung, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia diancam perusahaan tambang, diintimidasi beberapa orang anggota polisi, bahkan rumahnya diancam dibakar ketika mempertahankan tanahnya dari perusahaan tambang.