JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar akan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Harapan besar itu tertumpu pada institusi Kejaksaan.

Sayangnya, di periode pertama kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, korps Adhyaksa seakan menjadi macan ompong. Gaung revolusi mental pun tak terdengar nyaring di institusi yang dipimpin Jaksa Agung M Prasetyo, yang notabene merupakan lembaga mandiri yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum.

Belum ada gebrakan-gebrakan yang signifikan, terutama reformasi birokrasi Kejaksaan itu sendiri. Apakah salah satu sebab utamanya adalah karena adanya intervensi kepentingan politik. Menyitir kalimat Thomas Jefferson, yakni “Ketika ketidakadilan menjadi hukum, maka pembangkangan adalah tugas”.

Kondisi itu membuat mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen mengatakan perlu adanya revolusi kejaksaan. Dirinya menganggap bahwa revolusi mental saja tidak cukup jika ingin kejaksaan kembali ke titahnya sebagai lembaga penegak hukum.

“Merubah institusi Kejaksaan tak cukup me-revolusi mental semata. Harus ada revolusi secara keseluruhan. Termasuk sistem internal Kejaksaan itu sendiri,” kata Halius saat berbincang dengan REQnews beberapa waktu lalu.

Ironisnya, rasa keadilan masyarakat Indonesia pun belum terpenuhi lantaran fakta di lapangan masih ada saja oknum jaksa yang tercela. Pengalamannya di kejaksaan membuat Halius paham betul apa saja yang perlu dibenahi.

Mantan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan ini mengutarakan, berbicara revolusi kejaksaan, maka tak lepas dari berbicara mental jaksa sebagai penegak hukum, pembinaan yang berkesinambungan, dan integritas.

Ketiganya harus saling bersinergi. “Jika salah satu tidak terpenuhi, maka oknum jaksa tersebut akan menjadi sampah. Artinya, karena nila setitik, rusak susu sebelanga alias kejaksaan tidak akan ada perkembangan yang signifikan,” kata dia.

Ia menambahkan, sekecil apapun terjadinya pencideraan profesi berarti mencederai rasa keadilan masyarakat. Ketika menjabat sebagai Ketua Komisi Kejaksaan RI, dirinya menemukan beberapa fakta sebagai akibat lemahnya pemahaman para Jaksa dan pegawai tata usaha terkait visi dan misi Kejaksaan.

Penyebabnya adalah tidak adanya visi kepemimpinan Jaksa Agung, serta para JAM, tidak adanya tatanan yang dapat menguraikan tata laksana penjabaran tupoksi. Serta masih tersentralisasinya pengelolaan sumber daya manusia. "Benahi mental dan integritas para jaksa , lakukan restrukturisasi organisasi dan terapkan pengawasan melekat," ujarnya.

Persoalan rekrutmen yang ada dibawah naungan bidang pembinaan pun menjadi poin penting implementasi revolusi kejaksaan. Masih kata Halius, rekrutmen calon jaksa atau pegawai kejaksaan harus memiliki satu tujuan, yakni memiliki kekuatan untuk membangun kejaksaan yang lebih baik.

Jadi tak sekedar hanya menerima masuk jaksa, lalu tidak di-upgrade pembinaannya hingga jaksa atau pegawai kejaksaan tersebut memasuki masa pensiun.
“Pembinaan aparatur kejaksaan tidak hanya sekedar update ilmu atau kemampuan semata. Namanya pembinaan itu berkesinambungan.”

Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 26 Juni 1949 silam lantas mempertanyakan apakah jaksa-jaksa di korps Adhyaksa ini masih satu semua untuk satu. “Jaksa itu satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Itu rohnya kejaksaan. Jika roh itu pudar, maka tugas pemimpin kejaksaan-lah untuk menghidupkan roh itu,” katanya.

Bagaimana penegakan hukum di Kejaksaan, Halius menjawab, dalam setiap tahap penanganan perkara, profesi jaksa selalu rawan dengan godaan pemerasan dan penyuapan. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan, jaksa selalu rawan dengan pemerasan dan penyuapan. Jaksa bisa berkongkalikong dengan terdakwa, hakim, dan penasihat hukum.

Di tahap penyidikan misalnya, indikasi adanya penyuapan tampak ketika tidak semua yang terlibat tindak pidana dijadikan tersangka. Selain itu, kebijakan penyidik tidak menahan para tersangka juga bisa disebabkan karena penyidik telah menerima suap.

Begitu juga di tahap penuntutan, pengenaan pasal dalam surat dakwaan yang tidak tepat juga merupakan indikasi adanya pemerasan atau penyuapan. Adapun di persidangan, tuntutan yang terlalu rendah dari jaksa penuntut umum juga merupakan indikasi adanya perbuatan tercela.

“Masyarakat bisa menilai. Ketika penegakan hukum tidak memenuhi rasa keadilan,dampaknya terlihat di kualitas dan kesungguhan jaksa sebagai penegak hukum. Ini karakter. Jaksa itu harus dibina,” tutur pria yang pernah menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Jawa Barat ini.

Kualitas yang dimaksud Halius yakni bagaimana jaksa mengemban satu misi penegakan hukum, semisal dari rangkaian penggeledahan atau penangkapan apakah sesuai protap standar atau tidak. Sementara kesungguhan, kata dia, terlihat dari aturan pembuktian, pada saat berkas perkara ada di jaksa peneliti.

Sebabnya, ketika Presiden Joko Widodo memimpikan penegakan hukum Indonesia yang kondusif, maka penegakan hukum di Kejaksaan harus yang berkualitas. Artinya, lanjut Halius, peran luar biasa jaksa harus terintergrasi dengan justice system. Intergrasi itu mampu meningkatkan kontrol maupun kerjasama penyidik antar lembaga penegak hukum.

Dirinya pun berharap di periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin ke depan, dapat membenahi kejaksaan jika ingin memutus rantai mafia peradilan. Apalagi kekuatan sistem peradilan ada di kejaksaan. Sebab kejaksaan merupakan benteng peradilan dan tulang punggung penegakan hukum di Indonesia.

Saat ditanya bagaimana cara memulai konsep revolusi Kejaksaan, Halius menuturkan perubahan menyeluruh terhadap sistem yang ada melalui audit. Menurutnya, keberhasilan Negara yakni menegakan hukum seadil-adilnya.

“Dengan harapan akan memunculkan penegakan hukum yang berkeadilan, pelayanan publik yang prima baik untuk internal maupun eksternal. Jaksa maupun pegawai yang berprestasi bisa mendapatkan reward yang layak, nyaman dan puas. Imbasnya peningkatan kinerja,” ujarnya.

Revolusi Kejaksaan nantinya juga akan lebih mengedepankan upaya preventif, tentunya seimbang dengan upaya represif. “Hal itu demi menciptakan penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif,” kata Halius mengakhiri.