Menjaga Kemurnian Suara Hati Penegak Hukum

Jumat, 12 Juli 2019 – 17:30 WIB

Ilustrasi penegak hukum (Foto: Istimewa)

Ilustrasi penegak hukum (Foto: Istimewa)

REQnews - Tidak jarang cita-cita seseorang untuk menjadi penegak hukum yang sejati seperti jaksa, polisi atau pengacara harus kandas. Penyebabnya karena menyaksikan berbagai penyimpangan perilaku para penegak hukum di lingkungan sekitarnya yang tidak bisa menjaga kemurnian suara hatinya.

Dengan kata lain, cita-cita yang murni itu kandas karena fakta di luar nalar suara hatinya. Ada kasus di mana seseorang mengaku berubah cita-citanya usai melihat tetangganya yang secara ekonomi tidak mampu dan tersandung kasus justru diperlakukan dengan semena-mena saat melaporkan kasusnya ke instansi penegak hukum.

Ternyata, tetangganya itu harus merogoh ‘koceknya’ sendiri terlebih dahulu, sebelum dilayani. Melihat kenyataan ini, ia membatalkan niatnya untuk menjadi penegak hukum. Cita-citanya itu runtuh seketika.

Senada dengan kasus ini, ada fakta di mana cita-cita seseorang yang ingin menjadi penegak hukum yang jujur kandas usai melihat teman dekatnya yang sudah menjadi penegak hukum diperiksa pihak yang berwajib dan akhirnya dipenjara. Teman dekat yang selama ini disangkanya punya budi pekertinya yang baik, ternyata telah menyalahgunakan wewenangnya. Kasus ini pun merusak nama baik keluarga besarnya. Lagi-lagi, kandaslah cita-citanya menjadi penegak hukum.

Dua contoh di atas memperlihatkan bahwa cita-cita seseorang sangat mungkin berubah karena fakta-fakta penyimpangan yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, kenyataan penyimpangan perilaku para penegak hukum memang sudah selayaknya dikikis-habis pada masa pemerintahan yang baru: Jokowi-JK.

Uniknya, penegak hukum dewasa ini mulai merasakan ‘angin mamiri’ yang bertiup sepoi-sepoi terkait gaya kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dua orang ini dikenal sebagai orang yang melaksanakan tugasnya dengan santai, namun pasti dan tegas. Jokowi sendiri gemar blusukan untuk mencari akar permasalahan yang sebenarnya.

Tak mengherankan jika, ia akhirnya menemukan anak buahnya yang menjadi “mesin ATM” bagi atasannya. Gaya kepemimpinan Jokowi ini jelas mengingatkan kita semua dengan sosok Jaksa Agung Ismail Saleh (1982) dan Kapolri Hoegeng Imam Santoso (1966) yang juga gemar ‘blusukan’ untuk menertibkan anak buahnya.

Sebagai penegak hukum, seseorang seyogyanya selalu ingat akan tugas dan misi utamannya dan tetap menjaga suara hatinya. Berbeda dengan para politikus yang tidak segan mengubah haluan hanya dalam hitungan detik karena pengaruh kepentingan tertentu yang senyatanya bertentangan dengan suara hatinya. Lihat saja, dewasa ini sepertinya sudah wajar dan sah-sah saja banyak kutu loncat saat isu pilkada langsung atau tidak langsung (melalui DPRD) mengemuka.

Tak jarang orang tidak menjadi dirinya sendiri dan mengikuti suara hatinya, tetapi memilih untuk membela kepentingan fraksi atau partai yang jelas-jelas menyeleweng. Banyak orang kemudian pasang kuda-kuda dan nyatanya memang tidak banyak yang berani pasang badan karena bila terus terang menentang arus akan babak-belur.

Nah, di saat perubahan kabinet mulai diperbincangkan, jati diri seorang penegak hukum yang memiliki hati nurani menentukan segalanya. Calon menteri atau pimpinan lembaga bisa dipastikan dag-dig-dug perasaannya, namun ada juga yang biasa-biasa saja menjalankan tugasnya secara normal.

Secara diam-diam, ternyata ada juga yang memanjatkan doa dan percaya pada ampuhnya dupa atau kemenyan untuk keberhasilan angan-angannya. Yang terakhir ini bisa mengacaukan tugas penegak hukum karena bisa jadi mereka yang percaya dupa atau kemenyan gampang terkubur suara hatinya.

Kita semua harus makin sadar, tugas penegak hukum dewasa ini makin tidak ringan terkait pemberantasan korupsi. Selama ini, segala daya dan upaya untuk memangkas praktik korupsi masih jauh dari sempurna. Makanya, mustahil untuk menghilangkan praktik korupsi.

Harus diakui, sejumlah pihak yang berpikir jernih, jujur dan tidak bekerja untuk kepentingan pribadi, kini sedang memutar otak untuk cara yang terbaik guna memberantas korupsi yang sudah kronis di negara kita. Upaya penindakan dengan operasi tangkap tangan belum membuahkan hasil yang signifikan. Walau gencar dilakukan, ternyata masih sebatas terapi kejut.

Bagi oknum instansi penegak hukum yang sudah terlanjur simpati dan mencintai politik, sebaiknya berpikir ulang mengenai untung-ruginya hanyut di jalur suatu parpol atau ormas. Fakta menunjukkan, anggota parpol atau bahkan anggota DPR sekali pun, tak sedikit yang tersandung kasus dan dihukum karena tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, ada baiknya para birokrat di instansinya masing masing mau mawas diri terkait kebiasaan menerima “asok bulubekti”. Bila pada masa Orde Baru ada istilah anak buah ‘loyal’ yang biasa diartikan seberapa besar anak buah itu bisa membantu dana pimpinan, pada saat ini kata loyal harus dipulihkan pada arti yang sebenarnya loyalti yang berarti setia yaitu kesetiaan pada tugas yang dibebankan di pundaknya.

Harus diakui, reformasi birokrasi dewasa ini belum menjakau arti ‘loyal’ yang sebenarnya. Karenanya, korupsi masih merajalela. Tak mengherankan, munculnya sindiran bahwa pusat pemerintah ‘masih pura pura’ tidak tahu kalau korupsi yang sebenarnya berasal dari kesalahan tata kelola birokrasi. Masih mau korupsi dan mengingkari suara hati?

 

Ditulis oleh Prof. Djoko Moelyo, S.H., A.P.U (penulis adalah mantan jaksa)