JAKARTA, REQnews - Kasus konflik aparat kepolisian dengan warga Desa Wadas tengah menyita perhatian publik. Menurut informasi, kasus ini dipicu penolakan warga Desa Wadas atas pengambilalihan lahan mereka untuk tambang andesit.

Kasus ini kemudian mendatangkan kecaman dari banyak pihak lantaran terindikasi adanya tindakan intimidasi dari aparat berupa pengerahan pasukan polisi, TNI dan Satpol PP ke Desa Wadas. Bahkan, disertai dengan dugaan penangkapan terhadap setidaknya 25 warga desa.

Salah satu kecaman datang dari Amnesty International. Amnesty International bahkan mengeluarkan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Kapolri berisi tuntutan untuk menghentikan intimidasi dan penangkapan terhadap warga Desa Wadas.

"Tidak sepatutnya aparat keamanan negara melakukan intimidasi terhadap warga yang mempertahankan haknya untuk hidup dan tinggal di lingkungan yang menjadi wilayah mereka secara turun-temurun. Warga Wadas memiliki hak untuk memberikan, atau tidak memberikan, persetujuan yang didasarkan informasi di awal dan tanpa paksaan terhadap rencana penambangan di wilayah mereka. Mereka juga berhak untuk mengekspresikannya secara damai," demikian tertulis dalam surat terbuka tersebut, dikutip Rabu, 9 Februari 2022.

Berdasarkan informasi diterima, pada Senin, 7 Februari 2022 lalu, ratusan aparat keamanan melakukan apel dan mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto, di belakang kantor Polsek Bener yang bertepatan dengan pintu masuk Desa Wadas. Pada hari Selasa, 8 Februari, ratusan aparat tersebut masuk ke Desa Wadas dalam rangka mengawal petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang akan melakukan pengukuran tanah di wilayah Desa Wadas.

"Namun, langkah pengawalan itu ternyata berujung dengan dugaan penangkapan terhadap setidaknya 25 warga Desa Wadas. Mereka ditangkap oleh aparat keamanan dan dibawa ke Polsek Bener. Amnesty juga mendapatkan informasi bahwa polisi tidak mengizinkan pendamping warga dari LBH Yogyakarta untuk masuk ke Desa Wadas," disebutkan dalam surat terbuka itu.

"Kami menilai langkah yang dilakukan aparat kepolisian yang melakukan penangkapan tanpa alasan yang jelas telah melanggar hak-hak konstitusional warga, serta melanggar norma internasional. Konstitusi Indonesia UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 menyatakan: 'Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.' Pasal 26 dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga menegaskan: 'Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun," lanjut surat terbuka itu.

Oleh karena itu, melalui surat terbuka tersebut, Amnesty International mendesak Kepolisian RI untuk melakukan beberapa tindakan, yakni:

1. Segera membebaskan warga Desa Wadas yang ditangkap karena mempertahankan haknya secara damai;
2. Menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap warga Desa Wadas; 3. Menyelidiki penangkapan terhadap puluhan warga Desa Wadas;
4. Melindungi ekspresi damai, menjamin keamanan dan keselamatan warda Desa Wadas yang menolak rencana pembangunan bendungan dan tambang granit di wilayah mereka.

Sementara itu, akun Instagram @wadas_melawan mengabarkan update terkini kasus penangkapan warga Desa Wadas oleh aparat. Disebutkan dalam postingan terbaru akun tersebut, polisi masih berkeliaran di sekitar rumah warga untuk melakukan penangkapan secara paksa.

Di sisi lain, warganet ramai-ramai menyuarakan tagar #wadasmelawan demi menuntut keadilan untuk warga Desa Wadas.