IFBC Banner

4 Vonis Berat dan Kontroverisal Versi REQnews! Ada Kasus Angelina Sondakh Hingga Pinangki

Selasa, 01 Maret 2022 – 23:01 WIB

Ilustrasi Palu Hakim (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Palu Hakim (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Hari Kehakiman Nasional diperingati setiap 1 Maret, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

Diketahui, peraturan tersebut merupakan puncak dari aturan-aturan terkait profesi hakim yang mulai muncul setelah era reformasi. Pengadilan di Indonesia, mengalami reformasi bentuk dan sistem sejak masa penjajahan.

Terkait denga kehakiman, terdapat sejumlah vonis kontroversial yang pernah diputuskan oleh hakim. Namun, ada juga hakim yang tak segan-segan memberikan vonis berat terhadap seorang terdakwa.

Kali ini, REQnews.com telah merangkum hakim killer hingga vonis kontroversial!

1. Vonis Berat Hakim Artidjo Alkostar untuk Terdakwa

Dalam putusannya, majelis kasasi yang dipimpin Artidjo pernah memvonis mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh 12 tahun penjara, lebih berat dari sebelumnya yang hanya empat setengah tahun.

Pada Juni 2015, Artidjo memperberat hukuman mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terhukum perkara korupsi Hambalang, dari 7 tahun menjadi 14 tahun.

Memperberat hukuman mantan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq yang dijerat korupsi impor daging sapi, ditambah 2 tahun menjadi 18 tahun penjara.

2. Vonis Ringan Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Reny Halida Ilham Malik menjatuhkan vonis ringan banding yang diajukan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Sugiarto Tjandra.

Pinangki awalnya mendapatkan vonis 10 tahun penjara dalam perkara pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) namun dalam proses banding hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun penjara.

Salah satu pertimbangannya, karena Pinangki merupakan seorang ibu dari anak yang masih berusia balita berumur empat tahun yang layak diberi kesempatan mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa tumbuh kembang. Kemudian, sebagai perempuan Pinangki dinilai harus mendapat perlindungan dan diperlakukan adil.

Selain itu, Renny juga tergabung dalam majelis hakim di PT DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili kasus Djoko Tjandra pada perkara suap terkait penghapusan namanya dari daftar pencarian orang (DPO) dan permufakatan jahat untuk memperoleh fatwa bebas. Majelis hakim memotong satu tahun hukuman penjara Joko menjadi tinggal 3,5 tahun penjara.

3. Vonis Ringan Eks Menteri Sosial Juliari Batubara

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Muhammad Damis menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam kasus pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 Juliari Batubara.

Hakim menilai Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2021.

Dalam sidang putusan yang digelar pada Senin 23 Agustus 2021, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada mantan Menteri Sosial itu. Juliari diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 14.597.450.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tempo satu bulan, harta bendanya akan dirampas.

Selain itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Juliari berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Namun, Damis menyebutkan alasan majelis hakim meringankan hukuman Juliari. Yaitu hakim menilai bahwa Juliari sudah cukup menderita karena mendapatkan 'bullying' dari masyarakat berupa caci maki dan penghinaan.

"Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat," kata hakim Damis, pada Senin 28 Agustus 2021 lalu. Padahal menurutnya, ketika itu Juliari belum dinyatakan bersalah secara hukum.

“Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” katanya.

4. Hakim Itong Vonis Rendah Mafia Tanah dan Bebaskan Koruptor

Salah satu perkara berujung pada vonis kontroversial yang dilakukan oleh Hakim Itong Isnaeni Hidayat adalah perkara Mafia Tanah untuk bidang tanah di kawasan Manukan di tahun 2021 lalu.

Perkara yang disidang di PN Surabaya tersebut mencurigakan, mengingat para terdakwa yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dan merugikan pemilik tanah yang sah itu sudah mendapat tuntutan ringan dari Jaksa, tapi vonis hakim justru jauh lebih ringan.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Darwis sempat membuat statemen jika putusan majelis hakim atas kasus mafia tanah yang ditanganinya mencederai rasa keadilan. Karena Hakim Itong saat itu memberi vonis ringan bagi 3 terdakwa Djerman Prasetyawan, Samsul Hadi dan Subagyo meski ketiganya terbukti bersalah.

Mulanya, tiga terdakwa dengan berkas terpisah diadili di Pengadilam Negeri Surabaya atas kasus pemalsuan surat otentik. Pemalsuan itu berdampak pada peralihan hak atas tanah seluas 1,7 Hektare di kawasan Manukan dan dibongkar satgas anti Mafia Tanah Jogo Suroboyo (Samata Joyo) Satreskrim Polrestabes Surabaya yang dipimpin oleh AKBP Oki Ahadian dan AKP Giadi Nugraha.

Ketiganya didakwa memalsukan surat di atas lembar otentik dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Darwis dengan tuntutan penjara masing-masing untuk terdakwa dengan tuntutan penjara 3 tahun 6 bulan dari tuntutan maksimal enam tahun penjara.

Saat itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Itong dengan hakim anggota R Yoes Hartyarso dan I Gusti Ngurah Bhargawa sepakat memutuskan ketiga terdawa secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Namun, vonis yang diberikan hanya enam bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum Darwis pun kemudian melakukan banding dan dikabulkan Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun lagi-lagi hasilnya tidak maksimal, karena ketiga terdakwa mafia tanah itu dijatuhi hukuman 7 bulan 15 hari untuk terdakwa Subagyo dan Samsul Hadi, sementara hukuman Djerman Prasetyo tetap pada enam bulan penjara.

Hakim Itong ternyata juga pernah membebaskan terdakwa korupsi saat bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Lampung. Berdasarkan informasi, saat itu Itong mengadili mantan Bupati Lampung Timur Satono dengan nilai korupsi Rp 119 miliar dan mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya dengan nilai korupsi Rp 28 miliar.

Namun, pada tahun 2011, Itong membebaskan Satono dan Andy. Kemudian, ditingkat kasasi akhirnya Satono dihukum 15 tahun penjara dan Andy dihukum 12 tahun penjara. Terkait dengan putusan bebas Satono dan Andy, Itong sempat diperiksa Mahkamah Agung (MA). Ia terbukti melanggar kode etik dan diskors ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.