JAKARTA, REQnews &ndash; Usai polemik kasus Baiq Nuril yang menjadi korban 'pasal karet' UU Informasi Transaksi Eletronik (ITE), giliran Rius Vernandes yang harus menerima nasib serupa. Yaps, youtuber ini dilaporkan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) ke Polres Bandara Soekarno-Hatta.
Rius dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik PT Garuda Indonesia. Laporan itu terkait postingan menu masakan Garuda yang ditulis di kertas ke akun media sosialnya. Rius tak sendiri, sang kekasih Elwiyana Monica pun ikut dilaporkan oleh maskapai pelat merah tersebut.
Bisa dipastikan, Garuda Indonesia menggunakan Pasal 27 UU ITE untuk perkara yang dilaporkannya tersebut. Menyikapi kondisi tersebut, Pakar Hukum Retiza Evaning Mahadewi, S.H., M.H., L.L.M menyatakan tindakan hukum yang dilakukan Garuda begitu dipaksakan.
<img src="http://photo.reqnews.com/editor/59267113df3cbe17e44f56fe5d3dc84d.jpg" border="0" />
Sebab implementasi pasal tersebut penuh dengan dilema dan memunculkan polemik dalam mencari keadilan dari sistem peradilan. Retiza lantas memberikan contoh dimulai dengan Perkara Ariel Noah di tahun 2010, dan yang terakhir Baiq Nuril yang Permohonan Peninjauan Kembalinya ditolak oleh Mahkamah Agung.
Polemik tersebut, kata dia, disebabkan oleh pandangan masyarakat bahwa justru korban dari suatu tindak pidana lah yang kemudian terjerat Pasal 27 UU ITE. Namun Menkominfo secara tegas mengatakan bahwa Pasal 27 UU ITE ini tidak mungkin dihapuskan.
Mereka beralasan, jika dihilangkan, maka efek jera terhadap para pelanggar hukum akan hilang. Bahkan menurut Menkominfo, yang sering menjadi masalah adalah penerapannya, namun bukan isi Pasal 27 UU ITE tersebut.
Kemudian yang kembali menjadi pertanyaan yang ada di benak masyarakat pada umumnya adalah, apakah isi Pasal 27 tersebut terlalu rumit untuk dipahami sehingga penerapannya pun tidak tepat sasaran ?
&ldquo;Lalu bagaimana supaya Pasal 27 menjadi tepat penerapannya agar tujuan dari pembuatan Pasal 27 dapat tercapai ? Kemudian instrumen apa yang harus diterapkan oleh para penagak hukum untuk mengaplikasikan Pasal 27 jika Penjelasan dari Pasal 27 hanya &ldquo;cukup jelas.&rdquo; ?,&rdquo; kata Retiza di Jakarta, 17 Juli 2019.
Apabila dilihat dari kalimat pada ayat (1) Pasal 27, yang berbunyi &ldquo;Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.&rdquo;
Terlihat jelas mengartikan bahwa siapapun dengan sengaja dan tidak memiliki hak namun mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pertanyaannya, sudahkah cukup Pasal 27 ayat (1) untuk menjangkau pelanggar hukum ? Dalam teori pidana, sebuah tindak pidana harus dibangun dari 2 unsur penting yaotu unsur obyektid/physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana).
Di dalam ayat ini tidak memuat mens rea, misalnya mencantumkan &ldquo;Setiap orang dengan niat jahat&rdquo; atau &ldquo;&hellip;&hellip;.mengandung muatan kesusilaan sehingga merugikan orang lain&rdquo;.
&ldquo;Hal ini pun semestinya tercantum pada ayat (2), (3) dan (4), sehingga Pasal 27 dapat berfungsi efektif untuk menjerakan para pelanggar hukum yang menuai keuntungan dari fungsi ITE, dan justru bukan memenjarakan orang yang semestinya menjadi korban dari tindak pidana lainnya.&rdquo;
Untuk dapat menjadi suatu kesimpulan awal, kata dia, Pasal 27 memang baik untuk melindung pengguna teknologi dapat berfungsi efektif. &ldquo;Jika kalimatnya tidak berhenti hanya pada actus reus, namun juga membutuhkan mens rea,&rdquo; katanya.
Berikut isi pasal 27 UU ITE: Perbuatan yang dilarang
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronbik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Penjelasan : Cukup jelas.

Pidanakan Rius dengan UU ITE, Garuda Wajib Baca Penjelasan Pakar Hukum Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi