JAKARTA, REQnews - Semakin langka dan meroketnya harga minyak goreng secara gila-gilaan di pasar, dianggap banyak pihak sebagai kegagalan besar pemerintah mengatasi masalah tersebut.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai, pemerintah harus serius melihat masalah ini dan mencari solusi jitunya, apalagi di tengah penguasaan swasta atas lahan-lahan perkebunan sawit di Indonesia yang kian mendominasi.
Ia berpendapat, pemerintah harus berani menambah luasan lahan perkebunan sawit yang dimiliki BUMN, khususnya PTPN. Jika negara yang mendominasi, maka daya tawar dalam penenyian harga bisa lebih terkendali.
"Saya kira baiknya minyak goreng dimasukkan menjadi salah satu komoditas penting. Saya usulkan di forum ini, berikan mereka (PTPN) 2 juta hektare, itu dia akan bisa mendominasi dan menentukan sebagai price leader," kata Sahat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI, Rabu 30 Maret 2022.
Sahat membandingkan dominasi negara ketika PTPN memiliki sebanyak 68 persen dari total kebun. Sayangnya, penambahan kepemilikan tanah dihentikan, sehingga menjadi celah swasta terus mengepakkan sayap bisnisnya.
Parahnya, data saat ini menunjukkan justru kepemilikan lahan swasta sudah mencapai 60 persen dari total luas kebun 16,3 juta hektare.
"Jadi PTPN harus diperkuat, kalau minimal dia punya 2 juta hektare, dia bisa punya 10 juta ton produksi sawit per tahun. Itu bisa dalam satu komando menentukan harga, bukan swasta," ujar Sahat.
Kemudian, Sahat juga membeberkan kondisi miris lainnya, yakni Indonesia sebagai produsen terbesar dunia masih bergentung pada harga internasional.
Menurutnya, hal itu disebabkan penyerapan pasar domestik atas hasil produksi sawit hanya mencapai 36 persen saja per tahun. Kelebihannya, justru dinikmati pasar luar negeri. Akibatnya, harga pasar global menjadi penentu pasar.
"Saya memimpikan, kalaulah republik ini punya konsep yang jelas tentang sawitnya, harus membuat 65 persen produksi kita ada di domestik sehingga kita tidak tergantung ekspor," kata Sahat.
Sebagai informasi, produksi CPO tahun ini diproyeksi mencapai 49 juta ton, sementara untuk kebutuhan domestik hanya berkisar 19 juta ton. Adapun, khusus untuk kebutuhan minyak goreng hanya 4,9 juta ton atau 10 persen dari total CPO yang diproduksi para pelaku industri.

Kala Pemerintah Jadi Meong Hadapi Swasta Penguasa Bisnis Sawit

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi