JAKARTA, REQnews - Satu lagi rencana kebijakan baru pemerintah membuat publik tercengang. Pemerintah berencana bakal menerapkan tarif Rp 1.000 untuk setiap kali mengakses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan.
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebut aturan akan berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan. Biaya juga akan dikenakan jika suatu lembaga mengakses unsur data kependudukan lain.
Sementara itu, kata dia, detail biaya sedang dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak (RPP PNBP).
"Sudah disosialisasikan juga ke berbagai lembaga sesuai rapat terdahulu untuk akses NIK Rp 1.000 per akses NIK," kata Zudan Arif, dikutip Kamis, 14 April 2022.
Lebih lanjut, Zudan Arif menjelaskan bahwa penerapan biaya akses NIK ini dilakukan agar pemerintah memiliki dana untuk perawatan sistem data kependudukan. Diungkapkannya, selama ini, server data kependudukan belum pernah diperbaiki karena tak ada anggaran.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/172218b83b93c53a154abb17f2682d9a.jpg" border="0" />
Kabar soal penarikan biaya akses NIK Rp 1.000 ini sontak menuai reaksi dari banyak netizen di media sosial Twitter.
"Gila ini. Seribu rp pun digasak juga," tulis akun Twitter @kawasprimonta.
"Apa aja dibebani tarif&hellip;pemerintah seperti preman pinggir jalan&hellip;setiap lewat dikutip bayaran&hellip;," komentar akun @DsSupriyady.
&nbsp;

Pemerintah Akan Tarik Biaya Akses NIK Rp1.000, Netizen: Apa Aja Ditarifin, Gila! Seribu Digasak Juga

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi