JAKARTA, REQnews - Mahkamah Agung (MA) menghukum Presiden Joko Widodo (Jokowi) dkk untuk membangun rumah sakit paru-paru khusus korban kebakaran hutan di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan untuk mengumumkan kepada publik wilayah yang terbakar serta perusahaan yang terlibat.
Putusan itu merupakan bagian dari 10 tuntutan yang dikabulkan majelis hakim MA salah satunya yakni pemerintah Indonesia selaku tergugat diharuskan menjamin keselamatan warga dari dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menyikapi putusan tersebut, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Nur Hidayati mengapresiasi putusan MA yang menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintahan Jokowi terkait kasus Karhutla di Kalimantan Tengah. "Pemerintah Jokowi untuk segara melaksanakan putusan MA atas permohonan gugatan yang diajukan Citizen Law Suit (CLS) tersebut," kata Nur di Jakarta, Minggu 21 Juli 2019.
"Termasuk membebaskan biaya pengobatan, mengumumkan perusahaan terlibat Karhutla hingga melaksanakan perintah Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang PPLH yang sejak disahkan tahun 2009 tidak dibuatkan peraturan pelaksanaannya oleh pemerintah,&rdquo; kata Nur lagi.
Nur menambahkan, putusan MA ini merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia khususnya warga Kalimantan Tengah. Sehingga, pemerintah tak perlu merasa direndahkan sampai berniat mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK ke MA.
"Apabila pemerintah menjalankan putusan itu, artinya pemerintah melaksanakan visi dan misi yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang baru disampaikan kemarin,&rdquo; ujarnya.
Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Nurul Elmiyah selaku ketua majelis hakim dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.
Dengan demikian, pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi dianggap bersalah terkait kasus kebakaran hutan yang terjadi pada 2015 lalu. Selain Jokowi, gugatan itu juga ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Tengah, dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sayangnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemerintah selaku tergugat berencana akan mengajukan PK ke MA. Pihaknya pun akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Jaksa Agung.
Terpisah, Jaksa Agung M Prasetyo mengaku institusinya siap untuk menjadi pengacara negara untuk mengajukan PK. "Pak Jokowi kan digugat bukan sebagai pribadi, dia sebagai pemerintah negara, nah kita harus tampil sebagai pengacara kepala negara dan kepala pemerintahan," ujar Prasetyo di Jakarta, Minggu 21 Juli 2019.
Prasetyo mengatakan akan mengajukan novum atau bukti baru dengan harapan putusan MA dapat berubah. "Kita akan koordinasikan, kita ajukan PK, kita akan cari novum atau hal baru yang nantinya bisa kita sampaikan sehingga nanti dicerna dengan baik oleh pihak pemutus, MA, diharapkan putusannya akan berbeda," ujarnya.
Sementara Juru Bicara MA Andi Samsan Nanrong mengatakan, majelis hakim menguatkan putusan di tingkat sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Menurut majelis hakim kasasi, putusan judex facti dalam hal ini putusan pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya.
Dengan ditolaknya kasasi tersebut, kata Andi, pemerintah diminta mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan. "Gugatan penggugat pada pokoknya yang menuntut agar pemerintah menanggulangi, yaitu menyangkut masalah kepentingan masyarakat yang merasa tidak dilindungi karena adanya kebakaran hutan itu yang masih berlangsung," ujar Andi.

MA Hukum Jokowi Bersalah, Walhi: Kemenangan Korban Karhutla

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi