<p><strong>JAKARTA, REQnews</strong> - Biasanya perayaan Lebaran menjadi momen untuk berkumpul bersama dengan keluarga besar&nbsp;dengan penuh kegembiraan.</p>
<p>Namun ada suasana berbeda yang akan dijalani oleh beberapa pejabat publik ini, karena terseret masalah hukum dengan kasus dugaan korupsi.</p>
<p>Sehingga mereka pun harus rela merayakan&nbsp;momen kemenangan ini di balik jeruji besi, jauh dari kehangatan bersama dengan sanak keluarga.&nbsp;</p>
<p>Berikut deretan pejabat dan mantan pejabat publik yang merayakan momen lebaran tahun ini di penjara:</p>
<h3><strong>1.&nbsp;Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi&nbsp;</strong></h3>
<p>Rahmat Effendi sebelumnya ditangkap dalam OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, dengan barang bukti&nbsp;uang yang nilainya hingga Rp 5,7 miliar. Ia diduga terlibat dalam tiga perkara yaitu suap, gratifikasi, hingga pungutan liar atau pungli.</p>
<p>Dalam perkara suap, Rahmat diduga&nbsp;mengintervensi pemilihan tanah dan meminta uang sebagai imbalan dari para pemilik lahan yang disamarkan dengan sandi 'sumbangan masjid.' Rahmat juga diduga telah menerima&nbsp;gratifikasi selama menjabat wali kota. Ia juga diduga melakukan pungli kepada pegawai di Pemkot Bekasi.&nbsp;</p>
<h3>2.&nbsp;Bupati Penajam Paser Utara Nonaktif Abdul Gafur Masud</h3>
<p>Abdul Gafur dan lima orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap proyek dan perizinan di Pemkab Penajam Paser Utara. Penetapan tersebut dilakukan setelah mereka tertangkap tangan menerima suap pada Rabu 12 Desember 2022 lalu.</p>
<p>Lima orang tersangka itu adalah Achmad Zuhdi alias Yudi yang merupakan pihak swasta, Pelaksana tugas Sekda Penajam Paser Utara Muliadi, Kadis PUTR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro, Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jusman serta Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.</p>
<h3><strong>3. Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin</strong></h3>
<p>Terbit Rencana Perangin-angin (TRP) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan pada 2020-2022. TRP diduga meminta fee sebesar 15 persen dari nilai proyek yang dilelang, sedangkan proyek penunjukan langsung sebesar 16,5 persen.</p>
<p>Adapun nilai proyek dalam kasus ini sebesar Rp 4,3 miliar. Di luar perusahaan rekanan, KPK juga menemukan sejumlah proyek dikerjakan perusahaan milik ISK. Karena itu, KPK menduga uang sitaan dalam OTT tersebut hanya bagian kecil dari korupsi. Uang fee tersebut diduga diterima dan dikelola oleh orang kepercayaan bupati seperti ISK dan MSA.</p>
<p>Selain itu, kerangkeng manusia juga ditemukan di rumah Terbit Rencana, yang berawal dari laporan diterima oleh Migrant CARE yang&nbsp;kemudian dilaporkan ke Komnas HAM. Kerangkeng manusia itu disebut sebagai tempat bagi para pekerja di kebun kelapa sawit milik Terbit.</p>
<h3>&nbsp;</h3>
<h3>4.&nbsp;Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono (Wing Chin)&nbsp;</h3>
<p>Sebelumnya, Budhi Sarwono didakwa telah&nbsp;menerima suap sebesar Rp 18,7 miliar dan gratifikasi Rp 7,4 miliar oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam persidangan, Jaksa KPK Heradian Salipi mengatakan bahwa suap tersebut diduga diterima Budhi sebagai&nbsp;fee&nbsp;atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.&nbsp;Ia mengatakan bahwa terdakwa Budhi dan Kedy Afandi dari pihak swasta mengatur agar tiga perusahaan memperoleh pekerjaan proyek yang dibiayai oleh APBD setempat.</p>
<p>"PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro, dan PT Bumi Redjo, tempat terdakwa satu selaku penerima manfaat dari perusahaan tersebut memperoleh pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp 93,9 miliar serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan dengan total Rp 18,7 miliar," kata JPU di Pengadilan Tipikor Kota Semarang pada Selasa 25 Januari 2022 lalu.</p>
<p>Lebih lanjut, JPU mengatakan bahwa keduanya telah menerima gratifikasi dalam bentuk uang senilai Rp 7,4 miliar dari beberapa pihak. Karena perbuatanya itu, keduanya terdakwa dijerat dengan Pasal 12 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>
<h3>5. Bupati Bogor Ade Yasin</h3>
<p>Ade Yasin dan delapan orang lainnya, sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam&nbsp;kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Tahun Anggaran 2021.</p>
<p>Mereka adalah, sebagai pemberi suap ada Ade Yasin, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.</p>
<p>Sedangkan empat tersangka selaku penerima suap yaitu Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis BPK Perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan serta dua pemeriksa pada BPK Perwakilan Jawa Barat Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.</p>

5 Pejabat Publik yang Rayakan Lebaran di Penjara, Ada Bupati Langkat hingga Rahmat Effendi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi