JAKARTA, REQnews &ndash; Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, sehingga pemerintah memiliki peranan untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.
Tahukah kamu, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, pemerintah wajib untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme.
Dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Implementasi pencegahan tersebut dikenal dengan tiga metode, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.
Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.&nbsp; Dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.
&nbsp;
Metode kedua yaitu kontra radikalisme, merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Hal ini diwujudkan dengan secara langsung atau tidak
langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
&nbsp;
Metode terakhir ialah deradikelisme, yaitu suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan. Hal ini dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi. Metode ini diterapkan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme atau orang maupun kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Tahapan-tahapan yang akan dilalui ialah identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial.
&nbsp;
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson

Belum Banyak yang Tahu! Ini Strategi Jitu Pemerintah Mencegah Terorisme

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi