JAKARTA, REQnews - Koalisi masyarakat yang fokus pada isu perubahan iklim, Extinction Rebellion Indonesia, bersama Change.org bertemu dengan Deputi II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan. Pertemuan yang dihelat pada Rabu, 10 Agustus 2022 di Kantor KSP ini membahas soal permintaan agar Presiden Joko Widodo segera mendeklarasikan kondisi darurat iklim di Indonesia.
Perwakilan Extinction Rebellion (XR) Indonesia, Novita Indri, mengatakan Presiden Jokowi harus segera mendeklarasikan kondisi darurat iklim di Indonesia. Sebab, kata dia, saat ini bencana alam yang terus membayangi Indonesia tak lepas dari faktor krisis iklim. "Dengan adanya deklarasi krisis iklim oleh Presiden maka bisa ada sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam penanganan krisis iklim," katanya.
Selain itu, Novita berharap pemerintah tidak kecolongan lagi seperti saat penanganan pandemi. Ia menuturkan, di awal pandemi, pemerintah terlalu santai sehingga banyak penanganan serta kebijakan yang tidak sinergis antar kementerian dan lembaga. Untuk itu, XR Indonesia berharap presiden Joko Widodo segera menetapkan darurat iklim.
Novita menuturkan, kekhawatiran akan krisis iklim menghantui generasi masa depan. Ia mengatakan ada ketakutan kualitas generasi yang akan datang semakin buruk. "Sebab seperti air, udara, dan lingkungan ada dalam kondisi buruk," katanya. Ia meminta ada jaminan dari negara untuk melindungi generasi ke depan. Perwakilan inisiator petisi , Wahyu Aji, mengatakan gerakan masyarakat yang peduli lingkungan sudah bersurat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang kondisi krisis iklim ini. "Kami melampirkan bukti-bukti bahwa kondisi sekarang tidak baik-baik saja, dan hak-hak asasi manusia terancam karena banyaknya kelalaian dalam melindungi warga negara," ujarnya.
Selain itu, Rafaela Xaviera dari Jeda Iklim, mengatakan data dan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak bencana alam terjadi akibat krisis iklim yang turut diakui Komnas HAM sebagai ancaman terhadap terpenuhinya hak asasi manusia. Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyinggung soal dampak krisis iklim terhadap bencana.
Makanya, kata dia, butuh langkah nyata seperti deklarasi dan pembentukan satgas agar dampak akibat krisis iklim bisa diminimalisir.
Sementara itu, Deputi II KSP Abetnego Tarigan mengapresiasi suara masyarakat yang disampaikan kepadanya. Ia mengatakan akan meneruskan aspirasi ini kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Presiden Jokowi.
XR Indonesia terus menggalang dukungan agar Presiden Jokowi segera mengambil langkah serius dalam menangani bencana akibat krisis iklim. Salah satu langkahnya adalah lewat petisi di lama Change.org.
Dalam petisi yang sudah didukung 28 ribu lebih orang ini, XR Indonesia mengatakan ada tiga poin penting yang harus diambil dalam deklarasi darurat iklim. Pertama, lewat deklarasi ini pemerintah harus mencabut kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. Serta menyusun kebijakan strategis untuk menyelamatkan alam yang telah rusak.
Kedua, Presiden Jokowi harus membentuk satuan tugas atau satgas independen yang khusus menangani persoalan krisis iklim. Presiden juga harus menjadi ketua dalam satgas ini. Satgas ini nantinya yang akan menjadi jembatan dan dirigen dalam penanganan krisis iklim. Sehingga ada sinergi antar kementerian dan lembaga.
Terakhir, pemerintah harus meningkatkan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang lebih ambisius dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Juga bersikap terbuka dan terbuka perihal data situasi dan rencana terkini dalam strategi mengatasi iklim kepada rakyat Indonesia.
Selengkapnya soal petisi yang dibuat oleh XR Indonesia bisa diakses di <a href="https://www.change.org/p/jokowi-indonesia-sudah-cukup-bencana-pak-jokowi-deklarasikan-darurat-iklim-segera">https://www.change.org/p/jokowi-indonesia-sudah-cukup-bencana-pak-jokowi-deklarasikan-darurat-iklim-segera</a>&nbsp;

Indonesia Darurat Iklim! Puluhan Ribu Netizen Teken Petisi, Minta Presiden Jokowi Lakukan 3 Hal Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi