JAKARTA, REQnews &ndash; Sejumlah aksi demonstrasi akan kembali digelar besok di depan gedung DPR, 30 September 2019. Aksi tersebut dijalankan untuk mengawal rapat paripurna yang terakhir bagi untuk anggota DPR periode 2014-2019. Namun, muncul kecemasan untuk mewaspadai kebangkitan Orde Baru (Orba).

Hal tersebut disampaikan oleh The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial), yang adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bIdang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada postingan di laman Instagram @imparsial, ada 7 alasan soal kebangkitan orba di antaranya:

Pertama, disahkannya RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertahanan, RUU permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, tidak ada pembatalan UU KPK dan UU SDA, menolak RUU PKS, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Kedua, dijadikannya pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR.

Ketiga, menerima TNI dan Polri menempati jabatan sipil.

Keempat, melanjutkan militarism di Papua dan daerah lain, melanjutkan penahanan tahanan politik Papua.

Kelima, melanjukan kriminalitas aktivis.

Keenam, membiarkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, yang dilakukan oleh korporasi dan tidak diproses hukum korporasinya dan tak dicabut izinnya.

Ketujuh, tidak menuntaskan pelanggaran HAM dan tak mengadili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan. Tidak memulihkan hak-hak korban! (Binsasi)

Ini 7 Kecemasan Imparsial Soal Kebangkitan Orde Baru

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi