JAKARTA, REQnews &ndash; Upaya melawan segala bentuk pengaruh radikalisme terus diupayakan pemerintahan Jokowi, terutama dalam ranah Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan pada hari Selasa 12 November 2019 telah diluncurkan sebuah portal khusus untuk melaporkan ASN yang radikal, aduanasn.id.

Portal tersebut menjadi menjadi bagian dari kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama 11 Kementerian/Lembaga (K/L). Laman ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang menyebarluaskan konten-konten radikalisme.

Radikalisme yang dimaksud adalah meliputi sikap intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI, dan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Hal itu diungkapkan oleh Menkominfo Johnny G. Plate. Tercatat ada 11 larangan yang harus dipatuhi PNS agar tak dicap radikal dan diadukan ke portal aduan PNS radikal tersebut. Berikut jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan dalam aduanasn.id: 

&nbsp;

1. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap Pancasila dan UUD 1945.

&nbsp;

2. Teks, gambar, audio dan video yang memuat ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan.

&nbsp;

3. Menyebarluaskan pendapat melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya).

&nbsp;

4. Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

&nbsp;

5. Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun lewat media sosial.

&nbsp;

6. Penyelenggaraan kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.

&nbsp;

7. Keikutsertaan pada kegiatan yang menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Pancasila.

&nbsp;

8. Tanggapan atau dukungan sebagai tanda sesuai pendapat dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial.

&nbsp;

9. Menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan pemerintah.

&nbsp;

10. Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial.

&nbsp;

11. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 10 dilakukan secara sadar oleh ASN. (Binsasi)

11 Larangan yang Haram Dilakukan ASN agar Tak Dicap Radikal

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi