JAKARTA, REQnews – Proses pembangunan Kereta Cepat (KA-C) Jakarta-Bandung menjadi terhambat karena perihal pembebasan lahan. Hal ini dialami sendiri oleh sejumlah warga kampung 200, Tanah Galian, RT 01, RW 01 Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Mereka keberatan atas proyek pembangunan kereta cepat yang dinilai sarat akan kepentingan.

Sebenarnya yang menjadi kendala utama adalah soal status kepemilikan tanah yang diklaim secara sepihak oleh AURI yang berbasis di daerah Halim, Jakarta Timur. Padahal masyarakat yang tinggal di wilayah Tanah Galian tersebut masih mengantongi sertifikat tanah yang asli atas nama warga keturunan Belanda almarhum (alm) Bob Goldman yang meninggal 27 Mei 2019 lalu.

Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum (alm) Bob Goldman, Servatius Sadipun. Ia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tak keberatan dengan pembangunan kereta cepat tersebut. Ia cuma mempersoalkan proses ganti rugi lahan yang kena jalur proyek KA-C ini. Servatius pun berkata, ia akan berjuang mati-matian hingga hak masyarakat setempat terpenuhi.

“Dari total luas lahan 859 hektar (ha) ini, ada 500 ha yang akan kena gusur untuk proyek kereta api cepat ini,” katanya di Jakarta, Rabu 27 November 2019.

 Kata Servatius, sebenarnya kasus saling klaim lahan ini sudah terjadi sejak tahun 2000 dan sudah ditangani oleh sejumlah pengacara namun tak kunjung menemui titik terang. Hal ini lantas mendorongnya untuk membantu masyarakat.

“Pada waktu itu, pihak AURI mengakui bahwa tanah ini milik mereka. Tapi setelah kita hadapi, ternyata pihak AURI  tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan. Lalu pihak AURI berubah dengan argumennya mengatakan, ini tanah Negara yang diberikan kepada AURI. Kembali kita meminta apa buktinya. Tetapi dalam perkara ini AURI tidak terlalu getol (karena memang tak mengantongi bukti yang sah),” ujarnya.

Bila dirunut kepemilikan tanah ini, kata Servatius, tanh ini adala milik Jhon Hendri Humansend. Yang lalu diwariskan kepada anak tunggalnya Yosep Fran Hendrik Humansend. Setelah itu, turun kepada cucu tunggalnya yaitu (alm) Bob Goldman. Kini digantikan dengan istrinya nyonya Nur Helies.

“Jadi status tanah itu Orisinilnya seperti itu. Jadi kode nama tanah itu kampung 200. Saat ini, pengadaan tanahnya belum ada, tetapi bangunnya sudah 80 persen. Apa itu tidak melanggar hukum? Padahal kita sudah punya perangkat hukum yang begitu apik, rapih,” katanya.

Ia mengatakan, tindakan tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan dalam UU No 2 tahun 2012, Kepres 55 tahun 2003 dan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012. Bahkan kata Servatius, ada indikasi penyalahgunaan kepentingan oleh pejabat tertentu.

“Setelah tahu proyek ini berjalan, mereka minta talangin dulu duit yang jumlahnya tak sesuai (kepada warga). Nanti uang (ganti rugi yang sebenarnya) turun, baru mereka yang terima. Rakyat mau nangis atau jungkir balik itu terserah. Oleh karna itu saya tidak bisa terima akan saya ambil langkah ke KPK. Presiden juga harus bertanggung jawab,” ujarnya. (Binsasi)