Hati-hati! OJK Tetapkan 125 Fintech Ilegal, Ini Daftarnya

Selasa, 03 Desember 2019 – 22:00 WIB

Ilustrasi fintech ilegal (doc: istimewa)

Ilustrasi fintech ilegal (doc: istimewa)

JAKARTA, REQnews – Satgas Waspada Investasi kembali mengupdate praktik fintech bodong yang beredar di Indonesia. Untuk periode November 2019, ditemukan 125 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer (P2P) lending yang tidak terdaftar dan berijin dari OJK.

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, kegiatan fintech bodong ini masih banyak beredar lewat website maupun aplikasi serta penawaran melalui sms.

“Kami meminta masyarakat untuk berhati-hati sebelum melakukan pinjaman secara online. Tolong lihat apakah aplikasinya telah terdaftar di OJK atau belum," ujarnya dalam keterangan pers, Selasa 3 Desember 2019.

Tongam Tobing juga berkata, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk 13 kementerian/lembaga di dalam Satgas Waspada Investasi dan sejumlah pihak terkait. 13 kementerian/lembaga itu di antaranya OJK, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, Kemendagri, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kemendikbud, Kemenristek, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, PPATK dan BKPM.

“Misalnya, asosiasi fintech untuk mencegah masyarakat menjadi korban dari fintech bodong, antara lain dengan memperbanyak sosialisasi dan informasi agar bijak dalam meminjam di fintech dan membuka layanan pengaduan Warung Waspada Investasi”, katanya.

Sebelumnya, pada 7 Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi telah menindak 133 entitas fintech bodong. Sehingga totalnya sampai dengan November 2019 sebanyak 1.494 entitas. Sementara, total entitas fintech peer-to-peer lending ilegal yang sudah ditindak oleh Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 hingga November 2019 sebanyak 1.898 entitas. (Binsasi)