JAKARTA, REQnews - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) diharapkan bisa memperhatikan para korban pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini diungkapkan oleh Alissa Wahid, putri KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia mengatakan, kepentingan korban harus menjadi salah satu prioritas perhatian dari pemerintah.

"Harus diingat, ini ujungnya adalah rekonsiliasi, tidak soal menang-menangan gitu. Tapi kita mau 'move on', cari jalan keluar," katanya, Rabu 4 Desember 2019.

Ia juga menganjurkan agar pemerintah bisa menentukan prinsip yang dipakai dalam menyelesaikan permasalahan HAM di masa lalu.

Sebagai contoh, ia mengungkapkan soal dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua yang sampai sekarang masih ditunggu penyelesaiannya.

“Selain, kasus HAM di Papua, ada kasus lain  yang masih ganjel dan belum terungkap," ujarnya.

Kemudian, terkait penyelesaian di luar jalur pengadilan, Alissa berkata, pentingnya keseimbangan dalam penyelesaian persoalan itu, seraya mengutip pesan Gus Dur bahwa "perdamaian tanpa keadilan itu ilusi".

"Ini kita bicarakan terus menerus karena kalo KKR ini kepentingannya rekonsiliasi. Jadi, sampai sejauh mana 'balance'-nya itu masih terus dibahas. Misal, bukti tak ada lalu bagaimana?" katanya.

Meski demikian, Alissa mengapresiasi Menko Polhukam Mahfud MD yang sudah meminta kepada semua perwakilan yang diundang dalam FGD RUU KKR untuk berbicara apa adanya.

"Pak Mahfud sejak awal sudah meminta untuk bicara tanpa beban, dibuka betul supaya kita dapatkan gambaran yang real. Kalau macet karena apa? Menariknya, tadi blak-blakan," katanya.

Selain Alissa, dalam FGD itu hadir berbagai unsur, antara lain Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Mualimin Abdi, peneliti LIPI Siti Zuhro, dan Stafsus Presiden RI Dini S Purwono. (Binsasi)