JAKARTA, REQnews – Kebijakan bantuan hukum menjadi salah satu sorotan dari Ombudsman RI karena dinilai belum menjangkau keadilan secara menyeluruh. Lembaga ini lantas memberikan enam saran kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) agar bisa ditindaklanjuti.
Hal ini disampaikan oleh anggota Ombudsman Adrianus Meliala. Ia mengatakan, hal pertama yang harus dilakukan BPHN adalah perlu melakukan verifikasi faktual secara menyeluruh terhadap organisasi bantuan hukum.
Yang kedua, BPHN harus membuat standar operasional prosedur dalam pelaksanaan bantuan hukum yang meliputi proses pnrcairan dana bantuan, alternatif Iain pengganti surat keterangan tidak mampu dari penerima bantuan hukum, monitoring dan evaluasi.
"(Yang ketiga) SOP itu bisa dalam bentuk "booklet" atau dokumen pdf, atau bentuk lainnya yang mudah diakses," katanya, Rabu 4 Desember 2019.
Saran keempat, Adrianus menyarankan agar BPHN perlu memperluas segmen pemberian dana bantuan yang dapat mengakomodir korban. Selain itu, harus melakukan monitoring terhadap kualitas pemberian bantuan hukum.
"Kelima, perlu mempertimbangkan restorative justice dalam pelaksanaan hukum dengan mendorong non litigasi agar dapat lebih dimanfaatkan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Adrianus juga menyarankan agar BPHN membentuk unit pengelolaan, penyediaan sarana dan membuat standar penyampaian pengaduan dari orang yang membutuhkan bantuan hukum.
Enam saran tersebut merujuk dari hasil kajian singkat yang digelar Ombudsman dari beberapa daerah. "Selain itu juga kami temukan monitoring tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh organisasi bantuan hukum," katanya.
Ombudsman juga menemukan bahwa bantuan hukum yang telah dijalankan hanya mengakomodir pelaku dalam proses litigasi namun tidak untuk korban. (Binsasi)
