JAKARTA, REQnews - Bingung cari kerjaan? Bosan dengan penghasilan minim atau ingin suasana kerja baru? Yuk ikutan seleksi posisi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (&nbsp;KPK) aja genks!
KPK membuka lowongan untuk posisi tersebut&nbsp;melalui program Indonesia Memanggil. Yang menarik, Plt&nbsp;Juru Bicara&nbsp;KPK Ali Fikri mengatakan, rekrutmen itu dapat diikuti warga negara Indonesia (WNI) baik yang berstatus aparat sipil negara (ASN) maupun yang tidak.
"KPK membuka kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus ASN maupun non ASN serta memiliki kepakaran, integritas dan komitmen yang tinggi untuk mengisi posisi spesialis Humas Utama-&nbsp;Juru&nbsp;Bicara," kata Ali dalam keterangannya, Sabtu 8 Agustus 2020.
Terus gimana cara daftarnya? Untuk informasi lengkap terkait rekrutmen&nbsp;juru bicara KPK&nbsp;dapat diakses melalui laman ppm-rekrutmen.com/&nbsp;kpk.
Dikutip dari situs tersebut, masa pendaftaran rekrutmen&nbsp;juru&nbsp;bicara KPK&nbsp;dibuka sejak Sabtu ini hingga 21 Agustus 2020.
Terdapat sejumlah tahap dalam proses rekrutmen, mulai dari seleksi administrasi, tes potensi, asesemen kompetensi dan Bahasa Inggris, serta tes kesehatan dan wawancara dengan pimpinan KPK.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, salah satu syarat utama untuk menjadi juru bicara KPK adalah memiliki integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi.
"(Kriteria) terpenting integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi," ujar Nawawi.
Posisi juru bicara KPK saat ini masih diisi oleh dua orang pelaksana tugas yakni Ali Fikri dan Ipi Maryati. Sebelumnya, jabatan juru bicara KPK diisi oleh Febri Diansyah yang merangkap sebagai Kepala Biro Humas KPK.
Mengutip website resmi KPK, rekrutmen tersebut terbuka bagi warga negara Indonesia (WNI) baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN.
Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi di antaranya adalah calon pelamar paling tinggi berusia 56 tahun pada batas akhir tanggal pendaftaran.
Adapun kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan minimal adalah sarjana atau diploma IV, dari jurusan Ilmu Komunikasi/Jurnalistik/Hubungan Masyarakat/Ilmu Hukum.
Selain itu peserta tidak terikat hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan tersangka/terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi.
Persyaratan khusus
Selain persyaratan umum terdapat sejumlah persyaratan khusus bagi pelamar baik yang berasal dari kategori ASN maupun non ASN.
Beberapa persyaratan untuk ASN&nbsp;(kode: JBA) yakni:
1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/b).
2. Berpengalaman sesuai bidang tugas terkait minimal 7 tahun dalam bidang kehumasan.
3. Pengalaman jabatan:
&nbsp; &nbsp; &nbsp;a. Pernah atau sedang menduduki jabatan eselon 3 minimal 2 tahun
&nbsp; &nbsp; &nbsp;b. Sedang menduduki jabatan fungsional minimal 2 tahun dalam jenjang ahli madya dengan kompetensi relevan dengan jabatan yang akan diisi
&nbsp;
4. &nbsp;Wajib mendapatkan izin dari atasan atau pejabat pembina kepegawaian untuk ikut seleksi dan dipekerjakan di KPK apabila lulus seleksi.
5.&nbsp;Nilai prestasi kerja rata-rata baik dan tidak ada unsur yang bernilai buruk, kurang atau cukup dalam dua tahun terakhir dengan melampirkan Penilaan Prestasi Kerja PNS untuk 2018 dan 2019.
6.&nbsp;Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Untuk&nbsp;calon pelamar non-ASN&nbsp;(kode: JBU) beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi antara lain:
1. Berpengalaman kerja minimal 18 tahun dan memiliki pengalaman sesuai jabatan yang dilamar minimal 7 tahun dalam bidang:
-Kehumasan
-Komunikasi Publik
-Public Relation
-Corporate Secretary/Comunication
2. Memiliki pengalaman jabatan sebagaimana point 1 pada organisasi berskala nasional
3. Tidak pernah dipidana penjara
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/Polri.
Tata cara melamar
Bagi masyarakat yang ingin mengikuti rekrutmen ini berikut ini prosedurnya:
Pelamar hanya dapat melamar melalui situs https://ppm-rekrutmen.com/kpk
Pelamar wajib memiliki alamat e-mail, nomor telepon seluler aktif, serta tak ada layanan perubahan atau koreksi alamat e-mail dan nomor telepon.
Pelamar dilarang memakai alamat e-mail milik orang lain dalam pendaftaran
Persiapkan berkas dokumen dengan format JPG, masing-masing file maksimal berukuran 500 kb, kecuali dokumen penilaian prestasi kerja PNS dua tahun terakhir maksimal 1 Mb.
Adapun beberapa berkas dokumen yang diperlukan, untuk ASN:
- E-KTP
- Ijazah asli atau surat keterangan lulus asli
Surat pernyataan tak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik dan tak pernah menjadi calon legislatf dari partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000
Surat persetujuan atau rekomendasi dari PPK/PyB yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000
Surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin yag ditandatangani di atas materai Rp 6.000
SK pangkat terakhir
Penilaian Prestasi kerja PNS dua tahun terakhir.
Untuk pelamar yang berasal dari non-ASN maka berkas yang diperlukan:
E-KTP
Ijazah asli atau Surat Keterangan Lulus Asli
Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan atau menjadi anggota partai politik dan tak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000
Untuk informasi selengkapnya mengenai rekrutmen KPK bisa diakses melalui link&nbsp;https://ppm-rekrutmen.com/kpk/pendaftaran
&nbsp;

Mau Jadi Jubir KPK? Simak Syarat dan Cara Melamar Berikut Ini

Berita Terkait

Berita Rekomendasi