JAKARTA, REQnews - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan tunjangan biaya pulsa kepada mahasiswa dan masyarakat. Mereka akan diberikan biaya paket data paling tinggi sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan.

Proses pencairan tunjangan biaya pulsa ini berlangsung mulai September hingga 31 Desember 2020. Kebijakan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020.

Bagaimana cara mendapatkan tunjangan ini? Proses pencairan diawali oleh satuan kerja (satker) di masing-masing direktorat yang mengusulkan calon penerima kepada kuasa pengguna anggaran (KPA).

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, setelah satker mengusulkan ke KPA, selanjutnya pihak KPA menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan itu dari daftar nama yang telah diusulkan. 

Proses pencairannya pun langsung ditransfer oleh bendahara masing-masing direktorat atau instansi.

"Satker-satker yang butuh biaya penggantian, dia tinggal mengajukan kepada KPA masing-masing. Nanti disetujui kebutuhannya, daftar namanya ada, nanti judgement-nya si KPA 'ini bisa menerima' gitu, setelah disetujui baru kemudian bendahara akan memproses pembayaran tersebut kepada orang yang berhak menerima," kata Rahayu, Minggu 6 September 2020.

Namun, pemberian pulsa ini tidak berlaku untuk seluruh masyarakat dan mahasiswa. Yang berhak mendapatkannya adalah yang diusulkan oleh satker dan disetujui oleh KPA yang memiliki kegiatan untuk penyelenggaraan fungsi pemerintah secara daring.

Pun besaran bantuan pulsa masing-masing penerima juga berbeda-beda sesuai kebutuhan kegiatan, dengan ditentukan maksimal Rp 150 ribu per bulan. "Di KMK kan diatur besaran maksimalnya Rp 150 ribu, artinya nggak semua menerima segitu," ucapnya.

Tak hanya itu, bantuan ini hanya akan diberikan untuk penyelenggaraan fungsi pemerintah. Khusus untuk mahasiswa, yang dapat bantuan hanya dari perguruan tinggi negeri saja.

"(Perguruan tinggi) yang organisasinya ada di bawah pemerintah. Jadi betul, yang negeri. Yang swasta nggak termasuk di situ," kata Rahayu. 

Begitu pun tidak semua mahasiswa negeri akan dapat bantuan tersebut. Jumlah besaran pulsa yang diberikan juga tidak akan sama, tergantung masing-masing kebutuhan yang dilihat dari seberapa lama dan seberapa sering acara berlangsung.

Proses pencairan pulsa ini sudah berlangsung dari KPA hingga 31 Desember 2020 mendatang. Bantuan tunjangan pulsa ini berbeda dengan bantuan subsidi pulsa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun, Rahayu menjamin mahasiswa tidak akan mendapat bantuan pulsa dobel.

"Dalam hal (ini) dia akan beririsan. Kalau dia sudah dapat di sana, ya dia nggak dapat di sini. Itu bisa disortir karena kan KPA-nya sama," kata dia.