JAKARTA, REQnews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya kembali mengambil keputusan untuk menerapkan PSBB Total mulai Senin 14 September 2020 nanti. Keputusan ini diambil karena meningkat tajamnya angka positif COVID-19 di Indonesia yang sudah lebih dari 200 ribu kasus.
Kebijakan PSBB Total ini sama seperti sama seperti PSBB pada awal pandemi COVID-19 lalu. Pemprov DKI kembali memberlakukan berbagai aturan ketat terkait penggunaan mobil di Ibukota.
So, apa saja aturan yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan saat berkendara dengan mobil, berikut ulasannya:
Bolehkah berpergian dengan mobil pribadi? Jawabannya, masih diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB Total. Namun penggunaannya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan pokok, ke fasilitas kesehatan, atau pergi ke tempat kerja yang masuk dalam kategori 11 bidang yang diperbolehkan beroperasi.
11 bidang yang dimaksud antara lain, kantor pemerintahan pusat atau daerah, kantor Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional, perusahaan BUMN atau BUMD. Lalu pelaku usaha di Kesehatan, Bahan pangan/makanan/minuman, Energi, Komunikasi dan Teknologi Informasi, Keuangan, Logistik, Hotel, Konstruksi dan Organisasi Kemasyarakatan bidang sosial atau bencana.
Artinya, bagi masyarakat yang ingin berpergian diluar tujuan yang disebutkan di atas maka tidak diperbolehkan.
Kemudian apa saja yang harus diperhatikan saat menggunakan mobil pribadi? Setiap pengemudi wajib mematuhi berbagai aturan yang ada. Seperti penggunaan masker bagi pengemudi dan seluruh penumpang, serta kapasitas tempat duduk yang dibatasi. Khusus untuk kapasitas tempat duduk, hanya diperbolehkan diisi 50 persen dari kapasitas tempat duduk mobil tersebut. Maka bagi Anda yang menggunakan mobil berkapasitas 7 atau 8 penumpang, maka hanya diperbolehkan diisi maksimal 4 penumpang. Pun bagi mobil berkapasitas 4 atau 5 penumpang, hanya boleh diisi oleh 3 orang saja di dalamnya.
Bagi yang melanggar aturan PSBB Total, maka akan merujuk pada UU Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93. Yakni "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta."

PSBB Total, Ini Sanksi yang Wajib Diketahui Para Pengendara Mobil

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi