JAKARTA, REQnews- Saat ini Pilkada 2020 memang kian memanas. Bagi kontestan yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara, maka bisa mengajukan gugatan ke&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK).
MK sendiri sudah mempersiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) untuk menindaklanjuti sengketa Pilkada 2020. Pun menyiapkan regulasi dan mengadakan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pilkada untuk para penyelenggara dan peserta pilkada.&nbsp;
"Sudah banyak hal yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu regulasi, bimtek untuk penyelenggara pilkada dan peserta, SDM, sarana dan prasarana persidangan, protokol kesehatan, aplikasi berbasis elektronik, dan lain-lain," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, Jumat 11 Desember 2020.
Sementara untuk mengatasi membludaknya pengajuan sengketa hasil pilkada, MK juga sudah menyediakan&nbsp;Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) dan dapat di akses di&nbsp;simpel.mkri.id.
Sesuai dengan Lampiran V Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Peraturan ini adalah turunan dari UU terkait. Berikut syarat selisih suara yang bisa digugat ke MK.
Berikut syaratnya seperti dikutip dari situs MK RI.
Pemilihan Gubernur
- Provinsi dengan penduduk sampai dengan dari 2 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika berpedaan paking banyak sekitar 2 persen dari total suara sah.
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2 juta jiwa sampai dwngan 6 juta jiwa , pengajuan perselisihan perolehan suara dilakulan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.
- Provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakulan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah.
- Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakulan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari 250 ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakulan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 persen dari total suara sah.
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa-500 ribu jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakulan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah.
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500 ribu jiwa- 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakulan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen.
-Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakulan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah.
Potensi gugatan ke MK cukup besar jika hasilnya perolehan suaranya beda tipis. Namun untuk mengajikan gugatan itu, tentu harus menunggi rekapitulasi.
Tak hanya itu, untuk mengajukan gugatan, ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Salah satu misalnya ada penghitungan jumlah penduduk kemudian dengan jumlah suara, kemudian TSM (terstruktur sistematis dan masif).
&nbsp;

Tak Puas dengan Hasil Pilkada? Nih Cara Ajukan Sengketa ke MK

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi