Mengenal Asas Fiksi Hukum yang Tak Bisa Dimaafkan Jika Dilanggar

Selasa, 26 Januari 2021 – 08:04 WIB

Kumpulan Undang-Undang (Foto: Istimewa)

Kumpulan Undang-Undang (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Ketidaktahuan akan suatu peraturan/ undang-undang tidak bisa dimaafkan. Ini nyata lho.

Contoh sederhananya seperti ini: "Putri sedang mengendarai sepeda motor di siang hari. Siang itu tiba-tiba dia diberhentikan oleh polisi. Dia cukup kaget karena merasa mematuhi aturan berlalu lintas dan menanyakan alasan dia diberhentikan. Polisi menjelaskan bahwa Putri melanggar Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Bunyi Pasal sebagai berikut:

Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ berbunyi, "Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.”

Sedangkan, Pasal 293 ayat (2) UU menyebutkan, "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada sianghari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)."

Setelah mendengar penjelasan polisi, Putri mengatakan bahwa dia tidak tahu ada aturan yang mewajibkan menyalakan lampu di siang hari dan ada sanksi jika melanggar.

Ketidaktahuan Putri akan aturan tersebut tidak dapat dimaafkan dan mau tidak mau Putri tinggal memilih mau membayar denda atau pidana kurungan?

Lalu kita bertanya-tanya. Siapa yang salah dalam kasus tersebut? Putri? Polisi? Atau mungkin hukum?

Yuk kita simak penjelasannya.

Tahukah kamu ada yang namanya teori atau asas fiksi hukum. Apa tuh asas fiksi hukum?

Asas yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum (ignorant jurist non excusat). Sederhananya asas fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (presumption iures de iure) . Semua orang tak terkecuali orang yang buta huruf, tidak mengenal pendidikan, atau tinggal di tempat terpencil sekalipun. Berat bukan? Tapi itulah hukum.  

Keberadaan asas fiksi hukum juga telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

“Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangang dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Pada tataran praktek masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan yang baru. Bukan tanpa sebab, kita semua tahu Indonesia adalah negara yang sangat luas wilayah geografisnya. Terbentang dari sabang sampai merauke. Kita juga tahu fakta bahwa belum semua wilayah di Indonesia sudah dapat mengakes internet ditambah masih banyak juga masyarakat kita yang jangankan melek hukum, melek huruf saja belum.

Dikarenakan faktor-faktor tersebut masyakat seringkali tidak mengetahui jika ada peraturan/ UU yang mengatur perbuatan yang mereka lakukan.

Berbanding lurus dengan asas fiksi hukum, pemerintah juga harus dapat mensosialisasikan peraturan atau UU yang baru dibentuk. Ketidaktahuan masyarakat dapat diakibatkan ketidakmampuan pemerintah atau penegak hukum untuk mensosialisasikan dengan baik.

Menjadi pekerjaan rumah bersama bagi kita agar kedepan tidak ada lagi yang merasa di diskreditkan oleh hukum. Kita yang sudah melek teknologi sebaiknya mengetahui peraturan perundang-undangan yang baru atau UU yang sering berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Biasanya di laman resmi sejumlah instansi pemerintahan sudah menyajikan peraturan/ UU terbaru yang dapat diakses semua pihak. Namun, Pemerintah tetap berkewajiban untuk mensosialisasikan agar tidak ada salah tafsir dan memastikan masyarakat mengetahui UU sehingga dapat menaati peratauran yang ada.