JAKARTA, REQnews -&nbsp;Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai ada hal yang janggal dalam penegakan hukum peristiwa gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Lembaga ini pun mengirimkan saran dan masukannya tersebut melalui surat kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua DPR RI.
Ombudsman berpandangan bahwa telah terjadi ketidakakuratan data dalam proses penyitaan rekening efek maupun sub rekening efek dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sehingga berpotensi adanya maladministrasi pada saat pelaksanaan putusan pengadilan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).&nbsp;
Selain itu, pihak Ombudsman&nbsp;banyak menerima laporan masyarakat yang merasa terkendala akibat proses penegakan hukum tersebut.&nbsp;Dalam penegakan hukum kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), beberapa pihak telah melapor ke Ombudsman mengenai proses blokir, sita dan rampas terhadap rekening efek dan sub rekening efek yang dirasakan belum akurat.&nbsp;Ombudsman sangat memahami bahwa penegak hukum telah bekerja keras untuk menangani tindak pidana terkait gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Namun, lembaga pengawas itu juga memandang perlu untuk memberikan saran agar proses blokir, sita dan rampas terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin akurat dan tidak berujung pada meningkatnya jumlah aduan ke Ombudsman di kemudian hari maupun gangguan terhadap stabilitas ekonomi di sektor industri keuangan non-bank.
Berdasarkan siaran pers Ombudsman RI yang diterima di Jakarta, Minggu 31 Januari 2021, anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menilai bahwa proses pemblokiran saat ini berpotensi maladministrasi. Sebelumnya, Ombudsman juga telah melakukan pertemuan audiensi bersama Presiden Republik Indonesia pada Senin 1 Februari 2021.
Berdasarkan analisis Ombudsman, perlu diambil beberapa langkah perbaikan&nbsp;yakni:
1.) Dalam penanganan perkara gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), perlu dilakukan terlebih dahulu verifikasi dan perbaikan data yang ditindaklanjuti dengan pemisahan rekening efek dan sub rekening efek yang tidak terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Dalam putusan pengadilan kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), ditetapkan perampasan untuk negara atas barang bukti rekening efek dari para Investor secara serta merta tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
2.) Mempercepat pembentukan Lembaga Penjamin Polis untuk memitigasi resiko kerugian yang dialami oleh para pemegang polis asuransi apabila di kemudian hari terjadi peristiwa gagal bayar.
3.) Melakukan persuasi kepada publik agar tetap optimis terhadap industri asuransi atau industri keuangan non-bank di Indonesia.
Untuk itu perlu diatur perlindungan bagi para Investor dan Nasabah yang telah menempatkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Cium Potensi Maladministrasi Kasus Jiwasraya, Ombudsman Bersurat ke Presiden

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi