JAKARTA, REQnews &ndash; Sengketa tidak hanya terjadi dalam lingkup hukum nasional suatu negara, namun juga yang berkaitan dan berhubungan antar negara.
Oleh karenanya terdapat tata cara yang berlaku secara internasional bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara yang damai dan sebisa mungkin menghindari cara kekerasan. Berikut cara penyelesaian sengketa internasional:
&nbsp;
1.) Negosiasi
Merupakan salah satu cara yang paling lama digunakan oleh manusia dan diselesaikan tanpa adanya publisitas atau perhatian publik yang diakhiri dengan kesepakatan atau konsensus para pihak.
Negosiasi ini dapat dilaksanakan dalam 2 bentuk yaitu bilateral dan multilateral melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga maupun organisasi internasional.
Namun terdapat kelemahan dalam penerapan negosiasi, yaitu apabila salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih kuat, sehingga dapat menekan pihak lainnya dalam bernegosiasi dan kerap negosiasi tanpa diberikan batas waktu yang pasti sehingga berpotensi memakan waktu yang lama, pertahanan pada pendirian suatu negara juga tidak memungkinkan proses negosiasi berjalan dengan semestinya.
2.) Pencarian fakta
Walaupun sengketa kerap muncul berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut.
Dengan melakukan pencarian fakta, dapat memperkecil sengketa dan untuk menghindari perbedaan pandangan. Biasanya dalam praktik, para pihak menggunakan bantuan pihak ketiga dan bukan pengadilan yang sifatnya tidak terlalu formal.
Cara ini ditempuh apabila pada tahap negosiasi tidak dicapainya suatu kesepakatan, kendati demikian pengungkapan fakta ini bukan bersifat sebagai keputusan, sebagaimana dinyatakan dalam The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes.
3.) Jasa-jasa baik
Yaitu penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang memiliki fungsi dalam mengupayakan para pihak menyelesaikan perkaranya dengan negosiasi sehingga dapat diadakannya pertemuan para pihak untuk bernegosiasi.
Cara ini dipergunakan pada subyek hukum ekonomi internasional maupun antara pihak swasta. Pihak ketiga dapat mengajukan jasanya dengan inisiatifnya sendiri maupun atas permintaan para pihak, namun wajib adanya kesepakatan para pihak.
4.) Mediasi
Serupa dengan jasa-jasa baik, terdapat peran pihak ketiga yang disebut dengan mediator yaitu subyek hukum berupa negara, organisasi internasional ataupun individu seperti politikus, ahli hukum atau ilmuan yang berperan memberikan saran penyelesaian sengketa, membuat usulan baru apabila diperlukan, mengidentifikasi usulan yang disepakati para pihak dan bersifat lebih aktif.
Layaknya negosiasi, tidak terdapat prosedur khusus yang diwajibkan, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan tata cara mediasi sampai pada berakhirnya tugas mediator.
5.) Konsolidasi
mMelibatkan suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak yang sifatnya lebih formal dibanding mediasi. Komisi konsiliasi biasa merupakan Lembaga atau ad hoc yang menetapkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak, namun putusannya tidak mengikat bagi para pihak. Persidangan komisi konsiliasi biasanya dibagi menjadi 2 tahapan, pertama sengketa yang diuraikan secara tertulis dan mendengarkan keterangan lisan para pihak maupun kuasanya, berdasarkan fakta yang diperoleh, setelahnya konsolidator menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan. Usulan ini tidak bersifat mengikat, sehingga para pihak bebas menentukan menerima atau tidaknya usulan dimaksud.
6.) Arbitrase
Yaitu penyerahan sengketa sukarela kepada pihak ketiga yang berwenang mengeluarkan putusan bersifat final dan mengikat. Penyerahan sengketa dapat dilakukan dengan suatu kompromis klausul arbitrase atas sengketa yang telah lahir atau melalui perbuatan klausul sebelum lahirnya sengketa. Arbitrator yang dipilih juga bergantung pada kesepakatan para pihak yang merupakan ahli di bidang sengketa para pihak, untuk selanjutnya menetapkan Terms of Reference yang wajib disepakati para pihak. Metode ini dikenal sejak dikeluarkannya Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1899 dan 1907.
7.) Pengadilan Internasional
Yang ditempuh dalam hal cara-cara penyelesaian lain yang ada ternyata tidak berhasil. Pengadilan dibagi menjadi 2, yaitu pengadilan permanen seperti ICJ atau pengadilan ad hoc yang lebih popular digunakan terutama di bidang perkara ekonomi internasional.
&nbsp;
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson
<div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 306px; top: 76.3333px;">&nbsp;</div>

Tak Harus Perang, Ini 7 Cara Ampuh Untuk Menyelesaikan Sengketa Internasional Secara Damai

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi