JAKARTA, REQnews – Perjanjian merupakan perbuatan antara satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada satu atau lebih pihak lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu hal.
Maka perjanjian memiliki karakter yang menganut sistem terbuka, bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian mengenai perihal tertentu yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan, serta hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap yang berarti para pihak boleh menentukan ketentuan yang berbeda dari hukum perdata dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Karakteristik terakhir ialah hukum perjanjian bersifat konsensuil, yaitu perjanjian terjadi sejak adanya kata sepakat antara para pihak terhadap pokok perjanjian.
Dalam hukum perjanjian, dikenal dengan 5 macam perjanjian yang berbeda-beda, perhatikan asas berikut sebelum kalian melaksanakan perjanjian agar tidak salah penerapan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan:
1. Asas konsensualisme, berhubungan dengan lahirnya perjanjian yaitu sejak adanya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian terhadap suatu pokok hal tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1320 butir 1 KUH Perdata. Asas ini memiliki pengecualian terhadap perjanjian yang mewajibkan formalitas tertentu, seperti akta notaris, dan perjanjian riil yaitu yang lahir bukan dari kata sepakat namun pada saat terjadinya suatu tindakan dari pelaksanaan perjanjian, seperti perjanjian penitipan dan perjanjian pinjam pakai.
2. Asas kebebasan berkontrak, yaitu memiliki kaitan erat dengan isi, bentuk dan jenis perjanjian. Kebebasan dalam mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, dengan pihak manapun, menentukan bentuk, isi dan syarat perjanjian yang dibuatnya, pemilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Pembatasan terhadap asas ini ialah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Asas itikad baik, dengan memperhatikan itikad baik obyektif dan itikad baik subyektif. Itikad baik obyektif merupakan norma kepatutan atau apa yang sesuai dengan yang patut dalam masyarakat, serta itikad baik subyektif merupakan penekanan kepada pihak yang melaksanakan perjanjian dan memperhatikan perbuatan atau sikap baik dalam mengadakan perjanjian.
4. Asas kepribadian memiliki hubungan dengan subyek hukum atau para pihak dalam perjanjian, artinya perjanjian tersebut hanya berlaku terbatas bagi para pihak yang membuatnya, kecuali terdapat pihak ketuga yang menyatakan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1340 dan Pasal 1317 KUH Perdata.
5. Asas pacta sunt servanda ialah asas yang menekankan pada akibat dari suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, pada intinya perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain dalam perjanjian.
Penulis: Hans Gilbert Ericsson
