Bingung Lagi WFH, Tapi Mau Tanda Tangan Elektronik? Ini Syaratnya Agar Sah Hukum

Sabtu, 14 Agustus 2021 – 12:03 WIB

Ilustrasi tanda tangan (Foto: Istimewa)

Ilustrasi tanda tangan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Pada saat pandemi Covid-19, mobilitas dalam bekerja sudah jauh berkurang banyak guna mencegah penularan Covid-19, sehingga dokumen yang biasanya dilaksanakan penandatanganan basah, kini sudah mulai beralih menggunakan tanda tangan elektronik.

Namun kadang kala salah satu pihak mempertanyakan keabsahan dari tanda tangan elektronik tersebut.

 

Tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi maupun terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.

Ternyata penggunaan tanda tangan secara elektronik diakui keabsahannya secara hukum, namun wajib ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar memperoleh kekuatan hukum. Pastikan kalian memenuhi persyaratannya berikut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

 

1.      Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada pihak penanda tangan.

2.      Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

3.      Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

4.      Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

5.      Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya.

6.      Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

 

Di Indonesia dikenal dengan 2 jenis tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan elektronik tersertifikasi berarti dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia, dan jenis kedua ialah tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Baik kedua diakui di Indonesia dan berlaku secara hukum.

 

Penulis: Hans Gilbert Ericsson