JAKARTA, REQnews &ndash; Setiap negara memiliki kepentingan, visi dan misi yang berkaitan dengan kemajuan dan kesejahteraan negaranya. Layaknya manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain, begitu juga negara yang hidup berdampingan dan saling melengkapi.
&nbsp;
Indonesia yang diperlengkapi dengan berbagai sumber daya alam yang melimpah menjadi keunggulan tersendiri dan terkenal dengan obyek wisata yang disukai internasional, salah satunya Bali.
Indonesia perlu untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
&nbsp;
Dalam hukum internasional, berdasarkan ketentuan Kongres Wina, 1815, Kongres Aken, 1818, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961, dan praktik internasional, jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik tersebut adalah sebagai berikut:
1. Duta Besar;
2. Minister;
3. Minister Counsellor;
4. Counsellor;
5. Sekretaris Pertama;
6. Sekretaris Kedua;
7. Sekretaris Ketiga;
8. Atase.
&nbsp;
Jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik, termasuk penggunaan gelar duta besar yang lebih rinci dan diatur dengan hukum nasional Republik Indonesia, diatur dalam Keputusan Menteri. Acuan yang diberikan oleh hukum internasional terhadap jenjang diplomatik bertujuan agar setiap negara menggunakannya dan memberikan suatu acuan atau standar internasional, sehingga hubungan diplomatis dapat berjalan sebagaimana semestinya dengan suatu kesamaan pandangan hukum.
&nbsp;
Dengan adanya pengaturan jenjang kepangkatan diplomatik, maka dapat dimengerti bahwa negara-negara di dunia memahami pentingnya hubungan diplomatik antar negara dalam menjalin hubungan yang baik untuk menciptakan ketertiban dunia dan kesejahteraan yang menyeluruh.
&nbsp;
&nbsp;
Penulis: Hans Gilbert Ericsson

Wajib Tahu! Ini Jenjang Pangkat Diplomatik dalam Hukum Internasional

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi