Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bagikan Tips Agar Terhindar dari Mafia Tanah, Simak Ya!

Selasa, 19 Oktober 2021 – 13:07 WIB

Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Foto: Istimewa)

Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Hary Sudwijanto membagikan tips kepada masyarakat agar terhindar dari mafia tanah.

Menurutnya, kelompok mafia tanah tergolong bekerja secara sistematis karena telah memahami seluk beluk persyaratan dan prosedur pengurusan sertifikat tanah dari tingkat awal hingga di tingkat kementerian.

"Kita mengidentifikasi bahwa mafia tanah selama ini dia berhasil melakukan suatu kejahatan karena dia mengetahui memahami peraturan atau persyaratan proses atau prosedur yang dilakukan," ujar Hary dalam konferensi pers, Senin 18 Oktober 2021.

Ia mengatakan bahwa pada umumnya mafia tanah memanfaatkan kelemahan birokrasi terkait penegakan hukum. Kemudian Hary menyebut kelompok tersebut mampu menembus celah-celah yang ada di lingkup BPN hingga di tingkat penegak hukum untuk melancarkan aksinya.

Bahkan dirinya menyebut bahwa para mafia tanah bermain dalam proses penerbitan sertifikat dilakukan BPN. "Mafia tanah tahu bagaimana Kementerian ATR/BPN atau jajarannya tidak diberi kewenangan untuk uji materiil, karena pihaknya hanya diberi kewenangan formil saja," katanya.

Kemudian, Hary pun memberikan contoh sederhana terkait dengan aksi yang dilakukan para mafia tanah. Sebagai contoh, kata Hary, saat lurah telah memberikan tanda tangan dan diketahui aparat setempat bahwa segala prosedur persyaratan telah dilengkapi.

Dalam proses itu, dokumen yang diajukan sejak dari awal sebelum masuk ke meja loket pejabat BPN itu sudah palsu. Ketika BPN memprosesnya berakibat kepada terbitnya sertifikat dan dokumen pertanahan.

Tak berhenti di situ, lanjutnya, mafia tanah turut piawai di dalam pengurusan sengketa tanah di peradilan. Kelompok ini bersatu dengan mafia peradilan untuk memenangkan tanah yang disengketakan, berbekal sertifikat dan dokumen pertanahan yang persyaratan prosedurnya telah dimanipulasi.

 

Hary pun kemudian membagikan tips agar masyarakat terhindar dari mafia tanah. Pertama, masyarakat jangan segan atau tidak sungkan untuk datang ke Kantor Pertanahan dan mengkomunikasikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian juga di Polda maupun Polres, juga membuka hotline untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

Kedua, apabila masyarakat ingin mengalihkan haknya atau menjual aset yang dimiliki, jangan sampai menjadi korban seperti pemberitaan beberapa hari yang lalu. Hary berharap masyarakat tidak percaya begitu saja kepada orang yang menawar atau ingin membeli tanah tersebut.

Menurutnya, masyarakat harus mengcek apa betul orang tersebut memiliki komitmen untuk membeli. Jangan sekali-kali meminjamkan sertifikat untuk dicek dan sebagainya. Kalau memang ragu, dibawa sendiri ditunjukkan kepada BPN bahwa dokumen kita adalah benar.

Ketiga, masyarakat diharapkan jangan menunjuk PPAT yang tidak jelas, artinya tidak kita kenal dengan baik. Apakah PPAT terdaftar atau tidak silakan ditanyakan ke BPN, apakah PPAT tersebut memiliki izin. dan beberapa hal lain yang perlu dikomunikasikan kepada kami.

"Kami sangat terbuka, saya sebagai satgas mafia tanah juga selalu menyampaikan nomor HP saya untuk dihubungi setiap saat," kata Hary.