Waspada! Begini 3 Modus Mafia Tanah Rampas Hak Para Korbannya, Jangan Sampai Terjebak...

Rabu, 24 November 2021 – 17:01 WIB

Ilustrasi mafia tanah

Ilustrasi mafia tanah

JAKARTA, REQnews - Beberapa waktu belakangan kasus mafia tanah tengah jadi sorotan publik setelah artis Nirina Zubir dan keluarga turut menjadi korban.

Tak main-main, akibat ulah para mafia tanah, keluarga Nirina Zubir mengalami kerugian hingga Rp 17 miliar. Nilai tersebut terdiri atas 6 aset yang digelapkan dan berganti kepemilikan menjadi nama para pelaku mafia tanah.

Nirina dan keluarga bukanlah yang pertama menjadi korban mafia tanah. Praktik ilegal ini sudah terjadi sejak lama namun jarang terungkap ke publik.

Korbannya pun bisa siapa saja dari berbagai kalangan. Nah, agar kamu tidak menjadi salah satu korbannya, waspada nih terhadap 3 modus mafia tanah yang kerap terjadi di masyarakat.

1. Berpura-pura jadi pembeli dan meminjam sertifikat

Salah satu modus mafia yang kerap terjadi di masyarakat adalah dengan berpura-pura menjadi pembeli tanah. Lalu, pelaku mencoba meminjam sertifikat tanah dengan alasan melakukan pengecekan ke BPN.

Setelah memperoleh sertifikat tanah dari pemilik, dia lantas memalsukan sertifikat dan kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan pemilik.

Dalam prosesnya, mafia tanah ini kerap kali melibatkan oknum-oknum dari BPN untuk melakukan kecurangan merampas hak atas kepemilikan tanah.

2. Broker dan Oknum Notaris Terlibat

Modus yang satu ini juga kerap terjadi di masyarakat. Pihak broker "nakal" yang melakukan penjualan tanah memanfaatkan sertifikat tanah pemilik dengan memainkan harga jual tanah.

Biasanya, ketidakpahaman pemilik sertifikat dimanfaatkan oleh broker untuk menjual harga tanah di luar dari ketetapan Akta Jual Beli.

Kasus mafia tanah seperti ini selalu melibatkan oknum notaris dan korbannya biasanya para lansia yang tidak memahami harga pasar tanah.

3. Kepemilikan Girik

Girik merupakan surat kuasa atas kepemilikan tanah yang penguasaannya secara turun-temurun maupun secara adat. Biasanya, girik bisa dipakai untuk melakukan pembayaran pajak PBB atas sebidang tanah.

Nah, dalam sebuah kasus mafia tanah, ada yang melakukannya dengan modus kepemilikan girik. Jadi, sertifikat tanah kekuatannya bisa dikalahkan oleh girik di pengadilan.

Padahal, sertifikat tanah dikeluarkan oleh BPN lima tahun lebih awal daripada surat kepemilikan girik. Namun sayangnya, hakim pengadilan bisa menolak mengabulkan gugatan pemohon.