JAKARTA, REQnews - Putusan hakim dalam perkara apapun sejatinya tak mungkin dapat memuaskan semua pihak. Satu sisi ada pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara, ada pula pihak lain yang kalah dan merasa kecewa.

Oleh karenanya, untuk menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas, haruslah diputus oleh sosok hakim yang berintegritas dan bermoral serta proses peradilan didasarkan pada due process of law atau proses hukum yang baik, benar dan adil.

Larangan bagi hakim dalam penerapan berperilaku adil adalah:
a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

d. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

Lantas, bagaimana jika masyarakat menemukan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau berkaitan dengan pengawasan lembaga peradilan?

Kemana masyarakat dapat melaporkan? Jawabannya ada Komisi Yudisial (KY)

Dalam pelaksanaan pengawasan eksternal, KY menerima laporan masyarakat dan/atau informasi dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Jadi singkatnya, anda dapat melaporkannya kepada Komisi Yudisial.

Tugas Komisi Yudisial 

KY merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang yang berkaitan dengan hakim.

Tugas KY berkaitan dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) kepada DPR guna mendapat persetujuan. Selain itu Komisi Yudisial juga berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Tugas KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011, yaitu memantapkan dan mengawasi terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

KY memang tidak bisa menilai suatu putusan tapi melalui putusan tersebut KY dapat menelusuri adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Tata Cara Laporan Masyarakat
1. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukkan kepada Ketua Komisi Yudisial
2. Mencantumkan identitas Pelapor, meliputi : nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi
3. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi : nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi
4. Mencantumkan identitas terlapor, meliputi : nama, jabatan, instansi dan / atau nomor perkara jika terkait dengan putusan
5. Memuat pokok laporan, berisi hal penting / pokok pikiran yang akan dipelajari, diteliti/ditelaah oleh Komisi Yudisial
6. Kronologis / Kasus Posisi, ditulis secara jelas dan singkat tentang persoalan yang terjadi
7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial
8. Lampiran laporan (kelengkapan data) :

a. Bukti Formal
-Fotokopi identitas Pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
-Khusus Advokat melampirkan Fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih berlaku
-Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial (khusus yang menggunakan kuasa)

b. Bukti Pendukung Materiil
Data dan / atau fakta yang menguatkan laporan mengenai dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:
-Fotokopi Salinan resmi putusan / penetapan yang dilaporkan (mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK)
-Video, audio visual, rekaman persidangan (apabila ada)
-Foto, kliping Koran (apabila ada)
-keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermaterai, minimal 2 (dua) orang saksi (apabila ada)

9. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan :
-Alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi
-Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi
-Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)
-Fotokopi surat penetapan eksekusi
-Fotokopi surat teguran (aanmaning)
-Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi
-Fotokopi berita acara sita eksekusi

10. Laporan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya

Bagaimana tata cara melaporkan perilaku hakim secara online?

-Buka website Komisi Yudisial di www.komisiyudisial.go.id
-Lihat tautan “Lapor Perilaku Hakim” pada sebelah kanan halaman web
-Jika ingin membuat laporan untuk pertama kali silakan klik tombol menu “daftar” pada sebelah kanan menu bar.
-Jika sudah pernah membuat laporan sebelumnya silakan klik tombol menu “masuk” pada kanan atas menu bar
-Klik tombol menu “buat laporan” jika hendak membuat laporan, kemudian mengisi kolom-kolom yang tersedia dan mengunggah dokumen yang mendukung laporan (format digital) dengan memperhatikan “Panduan Pengisian Form Pelapor” yang ada disisi kanan kolom
-Jika hendak melihat laporan yang telah dibuat klik menu “laporan” pada halaman “laporan Pelapor”
-Sebelum membuat laporan pastikan bahwa email anda aktif
-Persiapkan dokumen dalam format digital jika anda akan mengunggah dokumen sebagai data pendukung laporan

Bagaimana tindak lanjut dari pelaporan perilaku hakim yang disampaikan oleh masyarakat?

Laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan komisi yudisial nomor 2 tahun 2015 tentang penanganan laporan masyarakat.