JAKARTA, REQnews -&nbsp;Setelah KPR alias kredit rumah lunas, seringkali orang melupakan satu hal yakni mengurus hak tanggungan. Apa itu hak tanggungan?
 Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain
Sederhananya, hak ini&nbsp;&nbsp;merupakan hak jaminan atas dasar perjanjian pinjam-meminjam yang diperoleh kreditur dari debitur.
Dengan habisnya cicilan, maka habis juga tanggungan kepada bank.
Cara mengurus hak tanggungan?
Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu syarat-syarat yang diperlukan:&nbsp; 
<ul>
<li>Sertifikat objek (asli)</li>
<li>APHT (asli)</li>
<li>Identitas kreditur (KTP)</li>
<li>Identitas KTP penerima kuasa</li>
<li>Surat pengantar pemasangan hak tanggungan dari PPAT</li>
<li>KTP &amp; KK debitur (bagi debitur perorangan)</li>
<li>Akta pendirian perseroan dan perubahannya (bagi debitur badan hukum)</li>
<li>SK Pengesahan badan hukum perseroan.</li>
<li>Di dalam ayat (2) Pasal 13 UU No. 4/1996 disebutkan bahwa selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak.</li>
</ul>
&nbsp;
Prosedur&nbsp;mengurus pembuatan hak ini, yaitu:
Hak tanggungan untuk sebuah tanah dapat diperoleh setelah kreditur mengikuti prosedur berikut ini :
1. Menyambangi PPAT/notaris untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 2. Setelah APHT rampung, mengajukan permohonan pendaftaran ke badan pertanahan dengan mengisi formulir yang telah disediakan 3. Membayar biaya pemasangan hak tanggungan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Surat Perintah Setor (SPS) di kantor pertanahan. 
Penghapusan dan Pencoretan
Ayat (1) Pasal 18 UU No.4/1996 menyebutkan poin-poin apa saja yang dapat menghapus hak ini. Hal-hal tersebut yaitu:
<ul>
<li>Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan</li>
<li>Dilepaskannya hak oleh sang pemegang</li>
<li>Pembersihan hak berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri</li>
<li>Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.</li>
<li>Sementara itu, setelah status atas objek properti terhapus, selanjutnya debitur perlu melakukan penghapusan hak ini dengan membuat surat Roya.</li>
</ul>
&nbsp;

Banyak yang Belum Tahu! Ini Cara Mengurus Hak Tanggungan, Lengkap dengan Syarat dan Prosedurnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi