Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad (Foto : REQnews)

Diduga Lakukan Pembohongan Publik, Telkom Dituntut Pertanggungjawaban Secara Hukum    

PT Telkom diduga telah melakukan pembohongan publik dengan menutup-nutupi fakta di balik kematian salah satu pegawainya. Peristiwa ini pun perlu dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ilustrasi Jiwasraya (Foto: Istimewa)

Megakorupsi Jiwasraya Baru Terungkap, Kemana OJK Selama Ini?

Kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya hingga kini sudah masuk tahap penyidikan

BPK tetapkan kerugian negara kasus Jiwasraya capai Rp 16 triliun

Kasus Jiwasraya Murni Korupsi atau Gagal Bayar? Ini Kata Ahli Hukum Asuransi Unair

Jiwasraya adalah perusahaan asuransi jiwa milik pemerintah dan preminya dibayar oleh tertanggung, di mana tertanggungnya adalah masyarakat

Mantan Kajati DKI Warih Sadono (Foto: Istimewa)

MAKI: Pengangkatan Warih Bikin Program Bersih-bersih BUMN Ternoda

Mantan Kajati DKI Jakarta diangkat menjadi Staf Ahli bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Selasa, 3 Maret 2020 lalu.

Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad (sedang berbicara) saat menjadi narasumber dalam acara diskusi soal Buronan KPK di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Jumat 6 Maret 2020 (REQnews)

Kode Etik Dirubah Dewas, KPK Kehilangan Arah dan Makin Dilemahkan

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sudah rampung menyusun kode etik bagi pimpinan KPK baru. Revisi kode etik itu juga mengubah nilai dasar yang ada di KPK.

Pelantikan Warih Sadono dan Alex Denni sebagai pejabat Kementerian BUMN (Kementerian BUMN)

Warih Sadono Jadi Staf Ahli BUMN, Pakar: Waspadai Penurunan Kepercayaan Publik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melantik Warih Sadono sebagai Staf Ahli bidang Implementasi Kebijakan Strategis, Kementerian BUMN.

Pemeriksaan suhu tubuh untuk antisipasi corona di lingkungan Istana Presiden RI (istimewa)

Pemerintah Tunjuk Jubir Soal Virus Corona, Kenapa Bukan Menteri aja yang Ngomong?

Seharusnya pemerintah tak perlu menunjuk juru bicara (jubir) khusus terkait penanganan virus corona. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, alangkah lebih baik menteri saja yang lansung bicara.

Masyarakat yang panik dan menyerbu supermarket gara-gara virus corona (istimewa)

Chaos di Supermarket, Bukti Humas Kementerian dan Lembaga Tak Komunikatif

Pasca mendengar Indonesia positif virus corona, masyarakat pun berbondong-bondong memborong barang-barang kebutuhan pokok di supermarket maupun pusat perbelanjaan lainnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (istimewa)

Polisi Awasi Dana Desa, Haris Azhar: Waspada Praktik Pemerasan Seperti TP4 Kejagung

Mendagri Tito Karnavian meminta penegak hukum baik dari kepolisian, Kejati dan Kejari menjalankan fungsi sebagai konsultan untuk mengelola dan mengawasi dana desa bersama aparatur desa.