JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kasus PT Asuransi Jiwasraya berpotensi merugikan negara lebih dari 13,7 triliun rupiah. Mirisnya, sejumlah orang yang diduga terlibat kasus rasuah ini telah kabur ke luar negeri.
Pakar Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad pun menilai hal itu terjadi karena proses penyelidikan dan penyidikan perkara ini sangat lamban. "Kondisi itu mengakibatkan ada pihak yang diduga harus bertanggung jawab kabur ke luar negeri," ujarnya menjawab REQnews di Jakarta, Jumat 27 Desember 2019.
Kata dia, seharusnya aparat penegak hukum progresif dalam mengungkap fakta dan menangkap pihak-pihak yang terlibat. Apalagi kasus ini sangat fantastis lantaran jumlah uang yang diselewengkan dan menyangkut kepentingan rakyat banyak.
Diberitakan sebelumnya, beredar kabar bahwa Hendrisman Rahim, mantan Direktur Utama Jiwasraya pergi ke Madrid, Spanyol, dan Hary Prasetyo yang merupakan mantan Direktur Keuangan Jiwasraya berada di London, Inggris. Kedua nama tersebut diduga masuk ke sepuluh nama yang dicekal Kejaksaan Agung.
Sementara terkait besarnya kepentingan dan implikasi daripada kasus ini, membuat DPR ingin membentuk panitia khusus (Pansus) untuk skandal jumbo Jiwasraya.
Mengomentari hal itu, Suparji mengatakan, &ldquo;Gagasan pembentukan Pansus DPR patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesungguhan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan.&rdquo;
Menurutnya, keberadaan Pansus dapat memandu dan mengawal kerja aparat penegak hukum dalam memberantas para pihak yang menyelewengkan uang Jiwasraya.
Sebelumnya pada konferensi pers, Jaksa Agung ST Burhanuddin berujar bahwa Kejaksaan Agung dapat menangani kasus ini sendiri.
Suparji punya pendapat berbeda mengenainya. Seharusnya, sinergi dengan penegak hukum yang lain hendaknya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK. "Kejagung hendaknya tidak perlu percaya diri atau alergi dengan KPK dalam menangani kasus ini," ujarnya. (Yohan Misero)

Pelaku Kasus Jiwasraya Kabur, Bukti Kejaksaan Lamban

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi