JAKARTA, REQnews - Nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sempat mencuat dalam pusaran kasus suap yang menyeret nama Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan caleg PDIP Harun Masiku. Bahkan sempat beredar kabar bahwa Hasto akan dijemput di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Hasto berada di sana untuk 'sembunyi' dari kejaran tim KPK.
Namun hal tersebut segera dibantah Hasto. Ia mengaku pada Rabu kemarin sedang ada kegiatan untuk persiapan Rakernas PDIP, saat OTT KPK berlangsung.
Tak hanya itu, beredar juga dugaan tim penyidik KPK yang ke sana malah sempat disuruh tes urin, sebelum ditahan. Hal ini pun tak dijelaskan secara detil oleh Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono.
Sementara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kejadian tersebut hanyalah salah paham karena keberadaan penyidik KPK tersebut di sana untuk salat. Dan di saat yang bersamaan, di PTIK ada pengamanan sterilisasi. Benarkah demikian? Ataukah ini bagian dari upaya dari PDIP dan pihak kepolisian untuk melindungi Hasto?
Menanggapi hal ini pakar Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, jika rumor tersebut benar, maka hal ini bisa dianggap sebagai bentuk inkonsistensi kelembagaan dari PDIP.
Di mana, di satu sisi mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun, disisi lain tidak meminta orang-orang partainya seperti Hasto untuk menenuhi panggilan KPK.
&ldquo;Inilah kelakuan para oligarki yang justru menghambat demokrasi. Seharusnya (PDIP) dengan suka hati menyerahkan kadenrnya memenuhi panggilan KPK dan memecatnya,&rdquo; kata Fickar ketika dihubungi REQnews, Jumat 10 Januari 2020.
Fickar pun menilai Hasto cukup lihai memanfaatkan sistem baru dalam KPK, yang di dalamnya ada Dewan Pengawas.
&ldquo;Hasto memanfaatkan ketidaksiapan Dewas dan sistem baru secara keseluruhan (untuk mangkir dari panggilan KPK),&rdquo; ujarnya. (Binsasi)

Hasto Lolos dari Kejaran KPK, Pakar: PDIP Inkonsisten Terhadap Pemberantasan Korupsi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi