JAKARTA, REQnews – Bola panas dalam kasus suap yang menyeret nama Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan caleg PDIP Harun Masiku perlahan mengarah menuju Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Bahkan sempat beredar kabar bahwa Hasto akan dijemput di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Hasto berada di sana untuk 'sembunyi' dari kejaran tim KPK.

Namun hal tersebut segera dibantah Hasto. Ia mengaku pada Rabu kemarin sedang ada kegiatan untuk persiapan Rakernas PDIP, saat OTT KPK berlangsung.

Tak hanya itu, beredar juga dugaan tim penyidik KPK yang ke sana malah sempat disuruh tes urin, sebelum ditahan. Hal ini pun tak dijelaskan secara detil oleh Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono.

Sementara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kejadian tersebut hanyalah salah paham karena keberadaan penyidik KPK tersebut di sana untuk salat. Dan di saat yang bersamaan, di PTIK ada pengamanan sterilisasi. Benarkah demikian? Ataukah ini bagian dari upaya dari PDIP untuk melindungi Hasto? Apa yang harus dilakukan KPK?

Menanggapi hal ini Direktur Eksekutif Lokataru Fondation Haris Azhar mengatakan, kasus suap ini harus diproses secara lugas.

“Ini akan jadi salah satu batu uji bagi penerapan UU KPK baru dan Pimpinan baru KPK,” katanya kepada REQnews, Jumat 10 Januari 2020 malam.

Kata Haris, jika berpijak dari sejumlah fakta yang ada, kasus ini terkait denga Partai PDIP. Untuk itu pihak partai pun harusnya taat hukum, tanpa syarat.

“Keengganan KPK atau pun penolakan partai (PDIP) untuk diperiksa justru akan menunjukan bahwa KPK baru dengan UU-nya yang baru, justru membenarkan dugaan banyak orang selama ini bahwa KPK akan mati suri,” ujarnya.

“Hal ini akan menguntungkan tikus-tikus demokrasi yg merusak negeri ini,” katanya lagi. (Binsasi)